Yusuf Mustafa Hadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024

28 Maret 2024

RAKOR : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024, Kamis (28/3).
BALIKAPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun di Gedung Mahakam Kepolisian Daerah Kaltim, Kamis (28/3).

Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus yang mewakili Pj. Gubernur Kaltim, Irdam VI Mulawarman Brigjen TNI Udiyanto yang mewakili Pangdam VI Mulawarman, forkopimda Kaltim, jajaran pejabat dilingkup TNI dan Polri serta kepala dinas dan lembaga di Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Yusuf Mustafa atas nama DPRD Kaltim mengapresiasi terhadap kegiatan rakor yang digagas Polda Kaltim.

“Harapan kami dari DPRD Kaltim, dari segi kesiapan untuk pengamanan dalam rangka menjelang lebaran Idul Fitri dan setelahnya terutama dari segi pengamanan,” ucap Yusuf Mustafa.

Ia berharap, agar masyarakat yang merayakan hari raya Idul Fitri dapat merasa aman dan tentram dari berbagai macam gangguan.

“Karena masyarakat ada yang mudik ke luar daerah, tentunya mereka bisa merasa aman terhadap keluarga yang ditinggalkan,” sebut politisi partai Golkar ini.

Selain itu ia menyatakan terhadap masalah stabilitas dan kebutuhan pangan yang bisa terpenuhi baik sebelum dan sesudah lebaran Idul Fitri.

“Jangan sampai harga melonjak, tentunya kebutuhan-kebutuhan seperti daging, beras dan bahan-bahan pokok lainnya masih bisa terjangkau,” tandasnya.

Begitu juga mengenai arus mudik, ia mengharapkan agar menjadi perhatian dan antisipasi sejak dini agar tidak menjadi lonjakan pada saat arus balik nanti.

“Karena terus terang, dengan adanya beberapa proyek besar yang ada di Balikpapan, tenaga kerja mereka ada yang pulang ke daerah seperti ke Jawa, dan tentunya akan balik lagi nanti. Nah ini yang harus di antisipasi,” ujar wakil rakyat dapil Balikpapan ini.

Ia juga mengharapkan adanya kerjasama dari semua stakeholder terkait baik dari provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka kegiatan pengamanan tersebut.

Irjen Pol Nanang Avianto dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kita akan melaksanakan operasi menggunakan sandi Ketupat Mahakam 2024.

“Operasi terpusat tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 4 April sampai dengan 16 April 2024,” sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa tujuan dari operasi tersebut adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa dan dalam rangka menyambut hari raya idul fitri.

“Selama pelaksanaan operasi ini kita harus mewaspadai potensi kerawanan-kerawanan antara lain terkait dengan kegiatan arus mudik masyarakat, ketersediaan bahan pokok, ancaman teror, cuaca ekstrem dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Kapolda Kaltim berharap dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Ketupat ini agar instansi yang terlibat dapat bersinergi dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Sempurnakan Ranperda, Pansus P3TKL DPRD Kaltim Gelar Rakor Serap Saran dan Masukan Disnakertrans Kabupaten/Kota se-Kaltim
admin 25 Mei 2024
0
BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim.   Pertemuan sebagai langkah Percepatan Pembahasan Pansus Ranperda Provinsi Kaltim tentang P3TKL ini terbagi menjadi dua sesi dan berlangsung selama dua hari. Sesi pertama pada 25 Mei dan Sesi kedua pada 26 Mei 2024, keduanya dilaksanakan di Astara Hotel Balikpapan Lantai 6 Magnolia Room Meeting.      Ketua Pansus P3TKL DPRD Kaltim Muhammad Udin membuka dan memimpin jalannya rapat, didampingi Anggota Pansus diantaranya Andi Faisal Assegaf, Syafruddin, Puji Setyowati, Rima Hartati, dan A. Komariah. Hadir diantaranya dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi serta Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara (PPU),  Paser, Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.    “Tujuan dan maksud dari rapat pada hari ini adalah berkoordinasi terkait substansi Ranperda P3TKL. Ranperda P3TKL ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim yang dimana tujuan dan sasaran Perdanya tentu saja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal terutama putra putri daerah terbaik Kaltim,” ucap Muhammad Udin saat memberi pengantar membuka acara pada Sabtu (25/05/24).   Perlindungan yang dimaksud legislator fraksi Golkar ini dijelaskannya sangatlah berkaitan erat dengan dampak besar dari pindahnya Ibu Kota Negara ke Benua Etam. Mengingat akan banyaknya investasi-investasi yang nantinya masuk. Oleh karena itu penting tegasnya untuk menyempurnakan Ranperda guna melindungi hak-hak atas ketenagakerjaan lokal Kaltim.    “Misi kami berkaitan dengan Pansus pembuatan Ranperda P3TKL ini yang pertama dilandasi oleh karena adanya IKN atau Ibu Kota Negara yang pindah di Kalimantan Timur. Nah tentu saja banyak sekali investasi-investasi yang masuk ke Kalimantan Timur baik itu industri maupun yang lain-lain, baik itu dilakukan swasta atau pun pemerintah nantinya. Otomatis ada kepanikan dari masyarakat khususnya kita perwakilan daerah yang ada di Kaltim, jangan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini kalah bersaing dengan SDM yang akan datang,” terangnya.   Selanjutnya Ia turut menginformasikan mengenai hasil kunjungan kegiatan Pansus Ranperda P3TKL beberapa waktu lalu ke Kanwil Kemenkumhan. Setelah melalui proses harmonisasi   pada draft awal Ranperda P3TKL disarankanlah untuk perubahan judul menjadi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.    “Namun hal ini perlu kita pertimbangkan kembali dengan maksud agar tujuan utama dari pembuatan Perda ini yakni perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap tidak terabaikan. Dalam pasal-pasal yang ada itu nanti ada penekanan berkaitan dengan ketenagakerjaan lokal atau tenaga kerja lokal. Terutama berkaitan dengan spesifikasi dan berapa persentase tenaga kerja lokal yang wajib direkrut oleh perusahaan,” imbuhnya.   Inilah yang mendasari Pansus P3TKL DPRD Kaltim semangat untuk mengupayakan perlindungan masyarakat tenaga kerja lokal. Kesempatan emas bagi seluruh anggota pansus untuk menyerap segala saran dan masukan pada pertemuan ini khususnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kaltim yang hadir.   “Kami minta masukannya, saran, kendalanya. Kalau bicara yang baik-baik ya baik semua Perdanya, cuman pengimplementasian atau pada kenyataannya pasti terdapat berbagai macam kendala-kendala. Masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian menjadi pedoman kita atau dasar kita untuk memperbaharui Ranperda tersebut,” seruannya.   Perda ini diperjuangkan Pansus P3TKL DPRD Kaltim juga agar bagaimana kedepannya kaitannya dengan ketenagakerjaan,  putra putri terbaik daerah Kaltim hendaknya dapat didahulukan. Itulah sebabnya tambahnya menerangkan bahwa di dalam Ranperda ini juga ada disebutkan lebih spesifik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengalaman dan pengetahuan masyaraat dalam dunia kerja.   “Kami berharap Ranperda yang kita buat ini sempurna walaupun belum 100%, kami sangat berharap Ranperda ini bisa mengayomi 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain itu juga semoga Ranperda ini bisa kami sempurnakan secepat mungkin, kami berharapnya tidak ada perpanjangan tetapi coba kita lihat barangkali ada perpanjangan. Karena nanti kami akan mengundang perusahaan-perusahaan besar penyumbang tenaga kerja yang besar, kita rapatkan dan kita coba undang di Kabupaten/Kota sesuai dengan perusahaan yang ada. Jadi saling koordinasi,” pungkasnya. (hms11)