Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel Lakukan Safari Natal Di GKII Tering

Kamis, 26 Desember 2024 1093
SAMBUTAN : Ekti Imanuel menyampaikan sambutan pada perayaan Natal di GKII Tering Seberang, Kamis (26/12) malam.

KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel melanjutkan kegiatan safari Natal di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Diakonia Linggang Tering Seberang, Kamis (26/12) malam.

Bersama isteri, Nurmala Suciati, kedatangan Ekti Imanuel disambut Pendeta Stevanus Jumari di gereja yang berada diJalan Kapten Tausin Kampung Linggang Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel mengajak semua jemaat untuk bersyukur karena bisa berkumpul dalam kegiatan perayaan Natal.

Ia menyampaikan bahwa sejak tanggal 10 hingga tanggal 27Desember melakukan safari Natal di 17 titik gereja.

Kemudian, terkait dengan proses organisasi GKII dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi lebih besar lagi.

“Harapan saya sebagai penasihat, kita selalu menjalin kerjasama yang baik. Kita tahu, seluruh organisasi semakin besar semakin anginnya juga kencang,” ujar Ekti.

Di sisi lain ia mengingatkan, agar organisasi ini juga dapat membantu pemerintah baik di Kutai Barat maupun di Kaltim pada bidang kerohanian.

Hal lain dikatakan, penduduk Kutai Barat dan Mahakam Ulu sering disebut orang yang terbelakang dalam soal pendidikanjuga orang pedalaman.

“Tidak ada kata lain selain sekolah, berpendidikan yang tinggi. Ini konsepnya untuk kita semua bisa berkompetisi,” tandasnya.

Sebagai bagian dari keluarga besar GKII dan juga sebagai pimpinan di DPRD Kaltim, ia akan terus mengawal dan memperjuangkan terkait bea siswa di DPRD Kaltim.

Dalam perayaan yang mengangkat tema “Sebab Mataku Telah Melihat Keselamatan yang Daripada-Mu”, dia menyampaikan harapan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ekti juga menekankan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kutai Barat. “Kita akan terus merasakan kedamaian dalam perayaan Natal. Semua saling menghormati, bahkan berbagi suka cita,” pungkasnya. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks