TMII Tutup Mulai Awal Tahun, Anjungan Kaltim Fokus Perbaikan Sapras

Jumat, 10 Juni 2022 63
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim M Nasiruddin didampingi Puji Hartadi melakukan kunjungan kerja ke Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (6/10).
JAKARTA. Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (6/10). Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi II M Nasiruddin didampingi Puji Hartadi dan staf.

Nasiruddin menyebutkan kedatangan komisi II dalam rangka melakukan monitoring terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut termasuk aktifitas dan program kerja dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

“Kami ingin melihat bagaimana kelayakan Anjungan Kaltim di TMII ini, dan apa saja kegiatannya. Berangkat dari situ bagaimana biaya retribusi yang masuk ke kas daerah sebab dana yang dikeluarkan daerah untuk pembangunan dan perawatan anjungan terbilang tidak sedikit,” sebutnya.

Politikus PAN itu meminta pihak pengelola anjungan agar memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada khususnya teknologi digital yang bertujuan mempermudah siapapun yang mengakses informasi tentang perkembangan potensi di Kaltim.

“Kaltim anjungan pertama menerapkan teknologi berbasis digital seharusnya ini bisa menjadi motor penggerak bagi anjungan dalam menarik lebih banyak pengunjung dan mampu menjadi salah satu media pusat promosi daerah,” harapnya.

Selain itu, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah maka anjungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran produk unggulan ekonomi daerah, pertemuan seperti seminar dan lainnya. “Lamin dan Aula dilengkapi sarana dan prasarananya agar mereka yang menyewa lebih merasakan kenyamanan. Berbagai macam hasil kerajinan dan produk olahan UMKM harus dilengkapi ini bagian dari promosi,” ucapnya.

Plt Kasi Promosi dan Informasi Anjungan Kaltim Mahdaleny menjelaskan mulai awal Tahun 2022 TMII ditutup untuk mengunjung karena dilakukan perbaikan atau revitalisasi dikarenakan akan menjadi salah satu tujuan peserta G20.

Hal ini menjadikan Anjungan Kaltim praktis menghentikan kegiatan untuk sementara sekaligus menyelesaikan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan anjungan guna memberikan rasa nyaman bagi pengunjung.

“Masih dalam tahap penyelesaian, pekerjaannya dilakukan oleh PUPR. Setelah G20 kegiatan rutin akan kembali dilaksanakan seperti pagelaran seni dan budaya khas Kaltim, membuka ruang bagi siapapun untuk menyewa aula atau lamin baik untuk pernikahan, acara kumpul keluarga, seminar dan lain-lain,”pungkasnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)