Tinjau Logistik Pilkada di Kabupaten Mahulu: Persiapan Pilkada Berjalan Lancar, Progres Capai 90 persen

Jumat, 15 November 2024 62
PASTIKAN AMAN : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, beserta Forkopimda Kaltim meninjau Logistik KPU di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Jumat (15/11/2024).
MAHULU - Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, beserta Forkopimda Kaltim meninjau Logistik KPU di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) jelang Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak mendatang, Jumat (15/11/2024).

Rombongan berangkat menggunakan Helikopter dari Bandara APT Pranoto, Samarinda, sejak Pukul 08.00 WITA, dan tiba di Kantor Bupati Mahulu Pukul 09.00 WITA. Sesampainya di Mahulu, kedatangan rombongan Pj Gubernru Kaltim disambut pejabat dari Pemkab dan Forkopimda Mahulu.

Dalam kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan, kunjungan ke Mahulu bersama Pj Gubernur Kaltim dalam rangka meninjau persiapan logistik KPU jelang Pilkada. “Tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dan KPU Mahulu, karena persiapan logistik sudah hampir 90 persen, tinggal tadi paku pencoblos yang belum tersedia,” ujarnya.

Meski demikian kata dia, hal itu tidak mengurangi hal yang sangat sensitif. Untuk ketersediaan surat suara di Mahulu sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan didistribusikan ke daerah-daerah setempat. “Dalam waktu dekat, akan dilakukan pendistribusian ke 50 Kampung di Mahulu, di lima kecamatan,” terang Ekti.

Dengan mayoritas kampung berada di pinggiran sungai, Politisi Gerindra ini berharap tidak ada kendala seperti pasang surut air yang cukup signifikan. “Mudah-mudahan tidak banjir. Kita berdoa, semoga cuacanya baik,” harapnya.

Dalam kunjungan tersebut, tampak juga Sekretaris Daerah Mahulu Dr Stephanus Madang, Ketua Sementara DPRD Mahulu Devung Paran, Kapolres Mahulu AKBP Anthony Rybok, Kepala Staf Kodim 0912 / Kubar Mayor Inf Agung Pudji, Ketua KPU Mahulu Paulus Winarno Henratmukti dan Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin.

Usai melakukan peninjauan di Kabupaten Mahulu, rombongan langsung melanjutkan peninjauan Logistik Pilkada menggunakan Helikopter ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan tiba di Kubar Pukul 11.25 WITA. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)