Tingkatkan Sinergi, Muhammad Husni Fahruddin ikuti Kunker Pj Gubernur Di Kukar.

Senin, 13 Januari 2025 1080
Tingkatkan Sinergi, Muhammad Husni Fahruddin ikuti Kunker Pj Gubernur Di Kukar. Senin (13/01/25)
TENGGARONG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Kunjungan Kerja di SMAN 3 Tenggarong Sebrang dan Sekolah Luar Biasa Tenggarong, Kota Tenggarong, Senin (13/01/25).

Kunjungan Kerja ini juga didampingi Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Sumual, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

Husni Fahruddin berterima kasih sekaligus mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Kaltim.
 
“Kami Anggota DPRD Kaltim Dapil IV berterima kasih sekaligus mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pak Akmal Malik selaku Pj Gubernur Kaltim,” ujarnya.

Ia menambahkan, mengapresiasi inovasi yang dilakukan sekolah tersebut dalam membangun greenhouse sebagai sarana pembelajaran bagi siswa.

“Hasil panen ini adalah langkah awal yang luar biasa. Apa yang dilakukan SMAN 3 Tenggarong menunjukkan bahwa memulai dari hal kecil bisa menghasilkan sesuatu yang besar,” tambahnya.
 
Menurut Politisi Golkar ini, keberhasilan harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Greenhouse ini, menurutnya, tidak hanya menjadi sarana belajar bertani, tetapi juga media untuk menanamkan nilai-nilai kerja keras dan inovasi kepada siswa.

Harapannya, Semoga Kegiatan ini di harapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi capaian pembangunan, serta mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan.(HMS10)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks