Tiga Pokja Minta Perpanjangan Masa Kerja, Disampaikan Pada Rapat Paripurna Ke 5

Kamis, 17 Oktober 2024 120
POKJA : Gelaran Rapat Paripurna Ke 5 saat tiga pokja meminta perpanjangan masa kerja.

SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke 5 masa sidang 2024 dengan agenda pengesahan revisi agenda kegiatan masa sidang I tahun 2024, penyampaian laporan masa kerja kelompok kerja (pokja) pembahas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kaltim, penyampaian laporan masa kerja pokja internal DPRD Kaltim, dan penyampaian laporan masa kerja pokja eksternal DPRD Kaltim.

 

Paripurna yang digelar di Gedung B (utama) Kantor DPRD Kaltim, Kamis (17/10/2024) dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

 

Hasanuddin Mas’ud mengatakan, berdasarkan Rapat Paripurna Ke 2 pada Selasa 17 September 2024 masa sidang kesatu yang lalu. DPRD Kaltim masa jabatan 2024 - 2029 telah membentuk pokja dari gabungan kelompok partai yang terbagi dalam tiga kelompok.

 

Tiga kelompok tersebut yaitu pokja pembahas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kaltim, pokja internal dan pokja eksternal.

 

“Kelompok-kelompok kerja tersebut dibentuk dengan masingmasing tugas dan kewenangannya sesuai dengan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan pada rapat paripurna hari ini sesuai dengan masa kerja masing-masing kelompok kerja tersebut, akan menyampaikan hasil kerjanya,” ujar Hasanuddin Mas’ud.

 

Ia melanjutkan bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing pokja yaitu pokja tatib disampaikan oleh Baharuddin Demmu selaku wakil ketua pokja tatib, kemudian laporan pokja internal disampaikan wakil ketua pokja internal Andi Satya Adi Syahputra dan laporan pokja eksternal disampaikan ketua pokja ekternal Salehuddin. 


“Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok kerja tersebut belum dapat menyampaikan laporan akhirnya mengingat masih banyak hal-hal yang perlu dikaji dan didalami sehingga ketiga kelompok kerja meminta perpanjangan masa kerja,” jelasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks