Tambahan Rp500 Ribu, Harapan Baru untuk Guru Swasta

Rabu, 25 Juni 2025 407
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin saat menyerahkan Gratispol & Jospol di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening.
SAMARINDA. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat peran pendidikan swasta mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menyambut baik kebijakan Pemprov yang mulai menyalurkan insentif bulanan sebesar Rp500 ribu kepada guru swasta, mulai dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah. “Kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa guru swasta mulai diperhitungkan dan dihargai atas dedikasi mereka yang selama ini terabaikan,” ungkapnya, Rabu (25/6/2025).

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, lanjut Salehuddin, tambahan penghasilan ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi penopang moral dan ekonomi yang sangat berarti. “Guru guru negeri telah menerima gaji tetap, tunjangan sertifikasi, hingga TPP. Sementara itu, guru swasta masih banyak yang belum tersentuh langsung oleh kebijakan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia berharap, program insentif ini tidak berhenti pada angka simbolik, tetapi terus berkembang, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran bantuan. Salehuddin juga menekankan urgensi memasukkan program ini dalam APBD Perubahan 2025 agar keberlanjutannya terjamin dan manfaatnya semakin meluas. “Kesejahteraan guru swasta adalah investasi jangka panjang dalam membangun kualitas SDM Kaltim. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tapi bentuk nyata keberpihakan pada para pendidik yang bekerja di garis depan pendidikan non formal,” tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.