Tambahan Rp500 Ribu, Harapan Baru untuk Guru Swasta

Rabu, 25 Juni 2025 225
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin saat menyerahkan Gratispol & Jospol di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening.
SAMARINDA. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat peran pendidikan swasta mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menyambut baik kebijakan Pemprov yang mulai menyalurkan insentif bulanan sebesar Rp500 ribu kepada guru swasta, mulai dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah. “Kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa guru swasta mulai diperhitungkan dan dihargai atas dedikasi mereka yang selama ini terabaikan,” ungkapnya, Rabu (25/6/2025).

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, lanjut Salehuddin, tambahan penghasilan ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi penopang moral dan ekonomi yang sangat berarti. “Guru guru negeri telah menerima gaji tetap, tunjangan sertifikasi, hingga TPP. Sementara itu, guru swasta masih banyak yang belum tersentuh langsung oleh kebijakan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia berharap, program insentif ini tidak berhenti pada angka simbolik, tetapi terus berkembang, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran bantuan. Salehuddin juga menekankan urgensi memasukkan program ini dalam APBD Perubahan 2025 agar keberlanjutannya terjamin dan manfaatnya semakin meluas. “Kesejahteraan guru swasta adalah investasi jangka panjang dalam membangun kualitas SDM Kaltim. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tapi bentuk nyata keberpihakan pada para pendidik yang bekerja di garis depan pendidikan non formal,” tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)