Sinkronisasi Perencanaan Program Kegiatan, Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Sambangi BAPPEDA Bali

Kamis, 19 Desember 2024 1065
KUNKER : Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Sandat, BAPPEDA Prov. Bali.
DENPASAR. Panitia Khusus Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Sandat, BAPPEDA Prov. Bali, pada Kamis (19/12).

Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry bersama Anggota Pansus Muhammad Husni Fahruddin, Andi Satya Adi Saputra, Budianto Bulang, La Ode Nasir, Fuad Fakhruddin dan Tenaga Ahli serta Staff Pansus.

Rombongan diterima oleh I Made Satya Cadriantara selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Prov. Bali didampingi Staff BAPPEDA Prov. Bali.

Kunjungan tersebut dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Program atau Kegiatan DPRD dengan Pemerintah Provinsi.

“Kegiatan ini untuk memperoleh gambaran bagaimana sinergitas dan koordinasi antara DPRD Bali Bersama BAPPEDA dan perangkat daerah terkait, dalam penyusunan Renja DPRD Bali dan Penyusunan Program dan Kegiatan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bali untuk tahun 2025 dan tahun 2026,” jelas Sarkowi V Zahry.

Pertemuan dirangkai dengan diskusi interaktif, di mana kedua belah pihak saling bertukar pandangan terkait pola dan mekanisme penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Salah satu poin diskusi yang mendapat perhatian khusus adalah bagaimana sinkronisasi dan koordinasi yang diterapkan oleh DPRD Bali bersama BAPPEDA dan BPKAD Bali, dalam menyusun Renja DPRD, baik untuk tahun 2025 maupun tahun 2026.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)
Indeks