Shemmy Hadiri Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2026

Senin, 14 April 2025 1089
Anggota DPRD Kaltim Shemmy hadiri Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2026
BONTANG. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Shemmy Permata Sari menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2026 di Pendopo Walikota Bontang, Senin (14/4/2025).

Kegiatan yang dibuka Walikota Bontang Neni Moerniaeni tersebut menghadirkan narasumber secara langsung yakni Kabid PPM Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan dan Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati.

Musrenbang diselenggarakan bertujuan menjadi wadah dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2026. Shemmy mengaku bahwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Kaltim dapil VI menudukung penuh Pembangunan Di Kota Bontang.

“Apalagi saya Alhamdulillah duduk di Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian tentu saja saya mendukung khusus Bankeu yang diberikan oleh Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk membantu pembangunan, pemberdayaan masyarakat Kota Bontang,” ujar Shemmy

Oleh sebab itu, DPRD Kaltim sebut Shemmy memberikan dukungan maksimal dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang sedang di hadapi Pemerintah Kota Bontang.

Dikatakan Shemmy bahwa dalam menghadapi beragam tantangan seperti kawasan kumuh dan banjir kota bontang perlu dukungan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat agar mampu mencapai hasil lebih maksimal.(hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.