Serapan Anggaran OPD Pemprov Kaltim Tidak Maksimal, Kendala SIPPD Jadi Penyebabnya

Kamis, 17 Juni 2021 123
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim rapat kerja bersama Dinas Kehutanan Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (15/06/2021). Pada kesempatan kali ini, Komisi III ingin mengetahui terkait pelaksanaan pembangunan Pemprov Kaltim yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2021 di OPD terkait termasuk di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat ditemui awak media mengatakan, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang rendah dipengaruhi oleh Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang baru dan membuat membuat seluruh OPD di Kaltim kebingungan dalam melakukan penyerapan anggaran.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat ditemui awak media mengatakan, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim yang rendah dipengaruhi oleh Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang baru dan membuat membuat seluruh OPD di Kaltim kebingungan dalam melakukan penyerapan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019, SIPPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. “Semua Dinas seperti itu, seperti BPKAD sampai berhutang ke BPD Kaltim karena belum bisa mencairkan dana,” ucap Hasanuddin.

Lanjut Hasanuddin menganggap, jika dalam waktu dekat belum ada solusi dalam mengoperasikan (SIPPD), maka akan berakibat semakin menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan pasti menumpuk karena tidak bisa dipakai. “Kami bersama dengan OPD akan ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk mencarikan solusi. Karena semakin tahun menumpuk hingga dua ratus miliar,” tambah Hasanuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal menjelaskan, pada APBD murni 2021 ini penyerapan anggaran sampai saat ini hanya 15 persen hingga 20 persen saja dari total alokasi dana sebesar Rp 30 miliar. “Kegiatan di APBD Murni 2021 terhambat karena masalah masih gagap sedikit dengan SIPPD.Sehingga pencairan masih tersendat,” ucap Rafiddin Rizal.

Dirinya mengakui, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan operasional SIPPD, namun ada beberapa hal yang patut diperbaiki dan dikembangkan (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
MTQ ke-45 Kaltim Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Spirit Keagamaan dan Silaturahmi Antar wilayah
Berita Utama 15 Juli 2025
0
SANGATTA - Malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur berlangsung meriah di Halaman Lapangan Bukit Pelangi, Sangatta, Minggu (13/7/2025). Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud hadir bersama sejumlah Anggota DPRD dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan spiritual dan sosial masyarakat. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud hadir didampingi istri, bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Kutai Timur Ardiansyah, Pangdam VI/Mulawarman, jajaran Polda Kaltim, Kepala BIN Daerah, dan unsur Forkopimda lainnya. Kehadiran para pejabat tinggi memperkuat kesan bahwa MTQ bukan semata kompetisi, tetapi juga ruang silaturahmi dan penguatan nilai-nilai keagamaan antar wilayah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan apresiasi terhadap semangat para peserta dan kesiapan pemerintah daerah. “MTQ adalah wadah memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sosial kita. Ini bukan hanya ajang lomba, tapi juga momentum memperkuat ikatan kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti MTQ perlu terus dikembangkan untuk membangun karakter generasi muda yang Qur’ani dan berakhlak mulia. “Semangat para peserta, khususnya dari kabupaten/kota, menunjukkan bahwa syiar Islam di Kaltim tumbuh dengan baik dan memberi harapan besar bagi masa depan spiritual masyarakat,” katanya. Acara pembukaan diawali dengan pertunjukan seni yang memukau, menggabungkan tarian modern dan tradisional khas Kalimantan Timur hingga menghadirkan penyanyi religi. Parade defile kafilah dari 10 kabupaten/kota termasuk Kukar, Kubar, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Mahulu, Berau, Paser, PPU, dan Kutai Timur menjadi simbol semangat kompetitif dan kebhinekaan dalam bingkai spiritual. Turut hadir pula Anggota DPRD Kaltim seperti Budianto Bulang, Shemmy Permata Sari, Syarifatul Sya’diyah, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, Apansyah, Arfan, dan Sulasih, yang menunjukkan komitmen legislatif dalam mendukung kegiatan keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan rohani masyarakat.(hms4/hms12)