Seno Aji Monitoring Pembangunan Drainase Loa Ipuh

24 Oktober 2023

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji saat turun langsung melaksanakan monitoring pembangunan proyek dirainase di Kelurahan Loa Ipuh
TENGGARONG. Bentuk kepedulian terhadap daerah pemilihannya yakni Kutai Kartanegara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji turun langsung ke lapangan untuk monitoring pembangunan proyek drainase di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, belum lama ini.

Perlu diketahui, jika pembangunan proyek drainase di Kelurahan Loa Ipuh tersebut menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar kurang lebih Rp 6 miliar dengan panjang kurang lebih 200 meter tersebut merupakan perjuangan politisi Gerindra Kaltim dapil Kukar yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Dalam hal penganggaran agar apa yang diimpikan masyarakat Loa Ipuh khususnya dan Kukar umumnya dapat terwujud.

Dalam kesempatan tersebut Seno Aji juga berdialog dengan pimpro pembangunan drainase tersebut guna mengetahui sejauh mana perkembangan proyek tersebut.

Politisi Gerindra ini mengatakan, secara garis besar pengerjaan proyek pembangunan drainase sudah berjalan cukup bagus namun karena Pemkab Kukar harus menyelesaikan permasalahan sosial terlebih dahulu.

"Pekerjaan drainase sudah cukup bagus dan saat ini sudah rampung sepanjang kurang lebih 200 meter dan masih menyisakan 700 meter lagi karena masih ada permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh Pemkab Kukar," ungkap Seno Aji.

Ia menambahkan, nantinya giliran Pemkab Kukar yang harus menyelesaikannya karena pembangunan drainase menyisakan 700 meter dan merupakan kewajiban Pemkab Kukar melalui Dinas terkait.

"Dengan telah terbangunnya drainase di Kelurahan Loa Ipuh ini agar masyarakat segera terbebas dari banjir ketika musim penghujan datang sehingga roda perekonomian masyarakat sekitar dapat terus berjalan," harapnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)