Seno Aji Harap Kinerja ASN Sebanding dengan Besaran Gaji dan Tunjangan

Jumat, 17 Mei 2024 540
Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

SAMARINDA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji berharap para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengoptimalkan kinerjanya.

 

Bukan tanpa alasan, menurutnya kinerja abdi negara harus terus ditingkatkan seiring dengan gaji dan tunjangan yang dialokasikan kepada mereka mengalami peningkatan secara berkala.

 

“Kita melihat pendapatan ASN kan cukup tinggi, harusnya hal tersebut diimbangi dengan kinerja yang baik dan optimal untuk masyarakat,” ucap Seno.

 

Untuk diketahui, belakangan ini dalam kegiatan sidak yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendapati sejumlah pejabat OPD tidak berda di tempat saat jam kerja.

 

Politisi Gerindra itu menilai, sidak yang dilakukan Pj. Gubernur Kaltim tentu menjadi cambuk bagi Pemprov untuk memperbaiki kinerja semua OPD, termasuk Sekretariat DPRD Kaltim.

 

Seno berharap agar kedepannya tidak ada lagi para Kepala Dinas dan pejabat struktural OPD beserta jajarannya yang mengesampingkan tugas dan tanggung jawab saat jam kerja.

 

“Kami harap kedepannya tidak ada lagi yang begini, Pemprov harus intensif mengevaluasi kinerja ASN agar memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutupnya.(hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)