Seno Aji Hadiri Musrenbangdes

Rabu, 7 Juli 2021 96
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat menghadiri acara Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menyepakati RKPDes tahun 2022 yang dilaksanakan di pendopo Agro Wisata Desa Batuah
BATUAH. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun 2022 yang dilaksanakan di pendopo Agro Wisata Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (7/7) lalu.

Acara Musrenbangdes tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kukar, perwakilan Pemkab Kukar, perwakilan perusahaan tambang, Babinsa, jajaran perangkat desa dan sejumlah kepala Dusun.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid mengatakan sesuai edaran Gubernur Kaltim, dalam masa PPKM ini maka acara Musrenbangdes diadakan di outdoor agar sirkulasi udara bisa maksimal. Kemudian, ia menyatakan berpegang terhadap penganggaran parsitipatif guna memastikan pembangunan sejalan dengan visi misi sesuai dengan RPJMDes melalui tahapan-tahapan secara detail.

“Tentu kami melakukan melalui tahapan-tahapan dengan anggaran sesuai kebutuhan dan tertuang dalam RPJMDes dan semua kami pastikan terbangun. Oleh karena itu, sengaja kami undang Wakil Ketua DPRD Kaltim bapak Seno Aji dan anggota DPRD Kukar karena agar semua terlibat bersinergi membangun desa khususnya Batuah,” beber Abdul Rasyid.

Ia berharap dengan hadirnya DPRD baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten dapat melihat dan mampu membantu melauli dana aspirasi serta dari pihak perusahaan dapat membantu dari program CSR baik fisik maupun program pemberdayaan dan pelatihan. Ia juga mengimbau semua pihak untuk konsen menyampaikan ke masyarakat dalam penanganan Covid-19.

“Kami himbau semua pihak dapat menyampaikan ke masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.


Selanjutnya, Seno Aji dalam sambutanya mengatakan jika pembangunan desa sangat penting apalagi saat ini prioritas pemerintah pusat adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui  bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Namun jika tidak ditunjang masyarakat desa maka tidak akan stabil.

Dikatakan politisi partai Gerindra ini, 60 % dari perekonomian Kaltim ditunjang oleh batu bara, minyak dan gas bumi serta kelapa sawit. Dari tiga faktor ini, apabila harganya turun maka pendapatan Kaltim otomatis turun. Oleh karena itu perlu upaya agar ekonomi kerakyatan bisa berjalan baik.

“Kalau ada dewan tentunya akan bicara aspirasi, tahun ini saya sudah menyalurkan aspirasi ke beberapa tempat. Mudahan-mudahan kedepan kita memperoleh hasilnya karena disini saya melihat telah terjalin sinergi antara pemerintah desa, dewan, pemkab dan pihak ketiga,”pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)