Seluruh Fraksi Beri Tanggapan Terhadap Ranperda APBD Kalitm 2022

Senin, 29 November 2021 98
PU FRAKSI : Seluruh Fraksi DPRD Kaltim memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2022 pada rapat paripurna ke 30 DPRD Kaltim, Jumat (26/11).
SAMARINDA. Seluruh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2022 pada rapat paripurna ke 30 DPRD Kaltim, Jumat (26/11).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan didampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Muhammad Samsun, dan Sigit Wibowo dan dihadiri perwakilan OPD dan Forkopimda Kaltim baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti via daring.

Seno Aji menuturkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari kelanjutan dari penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2022.

Ia menyebutkan masing-masing fraksi sebagaimana mekanisme yang berlaku memberikan tanggapan dan masukan demi kesempurnaan Ranperda APBD Kaltim 2022. Hal ini bagian harmonisasi program pembangunan dalam arti luas.

“Adapun tahapan selanjutnya sesuai dengan tata tertib setelah pemandangan umum fraksi-fraksi yaitu tanggapan gubernur,” tuturnya.

Terkait program pembentukan peraturan daerah lanjut di setelah disampaikan sebelum ditetapkannya rancangan APBD sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Pasal 15 ayat 4 menegaskan penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi.

Kemudian, hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.

“Dengan disetujuinya program pembentukan peraturan daerah Tahun 2022 tersebut, harapan kita semua, Ranperda-Ranperda yang ada dapat segera dibahas bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim, sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan skala prioritasnya,” tutupnya.(adv/hms4/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks