BALIKPAPAN. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Hari Kedua, Kamis (12/12).
Pada hari kedua Rakernas, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum/Plt Deputi SDM Kemenpan RB, Aba Subagja dengan tema “Pembinaan dan Penataan T3D pada masa Transisi Penetapan P3K Tahun 2025”.
Selain itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN BKN, Dr Herman juga mengisi pemaparan materi dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintahan Baru dalam Penerapan Merit Sistem bagi ASN”. Acara dipandu oleh Moderator Angki Cresentia Anugrah, dirangkai dengan diskusi tanya jawab dan ditutup dengan penyerahan cinderamata.
Sekwan Norhayati US menyampaikan apresiasi atas lancarnya kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini. “Alhamdulillah, materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan memahami terhadap penataan Non-ASN,” ujarnya.
Ia berharap, kedepannya tenaga Non-ASN dapat memiliki status yang jelas, hak yang terlindungi, serta kesempatan yang setara untuk berkarir dalam pemerintahan. “Kami tentu berharap proses rekrutmen tenaga non-ASN, baik tahap I maupun tahap II dapat berjalan dengan lancar sampai dengan pengangkatan nantinya,” tuturnya.(adv/hms9)
Pada hari kedua Rakernas, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum/Plt Deputi SDM Kemenpan RB, Aba Subagja dengan tema “Pembinaan dan Penataan T3D pada masa Transisi Penetapan P3K Tahun 2025”.
Selain itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN BKN, Dr Herman juga mengisi pemaparan materi dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintahan Baru dalam Penerapan Merit Sistem bagi ASN”. Acara dipandu oleh Moderator Angki Cresentia Anugrah, dirangkai dengan diskusi tanya jawab dan ditutup dengan penyerahan cinderamata.
Sekwan Norhayati US menyampaikan apresiasi atas lancarnya kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini. “Alhamdulillah, materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan wawasan memahami terhadap penataan Non-ASN,” ujarnya.
Ia berharap, kedepannya tenaga Non-ASN dapat memiliki status yang jelas, hak yang terlindungi, serta kesempatan yang setara untuk berkarir dalam pemerintahan. “Kami tentu berharap proses rekrutmen tenaga non-ASN, baik tahap I maupun tahap II dapat berjalan dengan lancar sampai dengan pengangkatan nantinya,” tuturnya.(adv/hms9)