Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Syukuran Gedung Baru

Kamis, 7 Maret 2024 818
Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman Saat Meresmikan Gedung Baru pada Kamis (07/03).
Samarinda. Sekretariat DPRD Kalimantan Timur Gelar Syukuran dan Peresmian Gedung Baru pada Kamis (07/03).  Peresmian gedung dilaksanakan di Gedung F dan diresmikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman dengan dihadiri Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Mardareta, Pejabat Fungsional yang disetarakan, serta seluruh Staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.

Sekretariat DPRD Kaltim menyambut baik peresmian gedung ini, tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan gedung ini dapat terselesaikan.

“Gedung ini memang sangat kita butuhkan karena banyak sekali barang atau berkas arsip dari Gedung A,C dan E itu dari dulu tertumpuk di masing-masing ruangan sehingga pekerjaan kita tidak maksimal,” ucap Nunung sapaan akrabnya.

Ia berharap dengan hadirnya gedung yang baru ini, kinerja pegawai ASN dan Non ASN  di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim jadi meningkat. “Kedepannya diharapkan gedung ini tertata dengan rapi agar tidak tertumpuk barang barang lainnya,” lanjutnya.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim peresmian Gudang Gedung F Sekretariat DPRD Provinsi kaltim dengan ini saya nyatakan diresmikan, Terimakasih,” Kata Nunung mengakhiri kata sambutannya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)