Sayyid Muziburrachman Dorong Stabilitas Energi dan Inovasi di Samarinda

Senin, 7 Juli 2025 29
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman
SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman, menyuarakan pentingnya inovasi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda, khususnya dalam menghadapi isu-isu krusial seperti banjir, distribusi energi, dan ketimpangan pelayanan publik.

Disampaikan Sayyid, sapaan akrabnya, kestabilan distribusi BBM dan elpiji harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengapresiasi peran Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas dalam menjaga pasokan energi sekaligus mendorong pembinaan pelaku usaha sektor migas. “Kelangkaan energi bukan hanya soal logistik, tapi menyangkut kenyamanan hidup warga. Kita perlusistem distribusi yang efisien dan transparan,” ujarnya.

Sayyid juga mendukung program Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing (BAIMBAI) 2025 yang digagas Pemkot Samarinda sebagai wadah inovasi masyarakat dan ASN. Menurutnya, inovasi lokal menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan klasik seperti banjir dan ketersediaan air bersih. “Inovasi tidak boleh hanya berhenti di atas meja. DPRD
siap menjadi mitra aktif agar ide-ide kreatif bisa diimplementasikan secara nyata,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Politis Golkar ini menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia mengajak komunitas kreatif dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan daerah. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks