Sayyid Muziburrachman Dorong Stabilitas Energi dan Inovasi di Samarinda

Senin, 7 Juli 2025 29
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman
SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman, menyuarakan pentingnya inovasi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda, khususnya dalam menghadapi isu-isu krusial seperti banjir, distribusi energi, dan ketimpangan pelayanan publik.

Disampaikan Sayyid, sapaan akrabnya, kestabilan distribusi BBM dan elpiji harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengapresiasi peran Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas dalam menjaga pasokan energi sekaligus mendorong pembinaan pelaku usaha sektor migas. “Kelangkaan energi bukan hanya soal logistik, tapi menyangkut kenyamanan hidup warga. Kita perlusistem distribusi yang efisien dan transparan,” ujarnya.

Sayyid juga mendukung program Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing (BAIMBAI) 2025 yang digagas Pemkot Samarinda sebagai wadah inovasi masyarakat dan ASN. Menurutnya, inovasi lokal menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan klasik seperti banjir dan ketersediaan air bersih. “Inovasi tidak boleh hanya berhenti di atas meja. DPRD
siap menjadi mitra aktif agar ide-ide kreatif bisa diimplementasikan secara nyata,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Politis Golkar ini menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia mengajak komunitas kreatif dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan daerah. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pansus PPPLH Konsultasi ke Kemendagri , Dorong Sanksi Tegas dan Penguatan Kewenangan Daerah
Berita Utama 20 Agustus 2025
0
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melakukan konsultasi awal ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (20/8/2025). Konsultasi ini digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah yang diharapkan menjadi landasan hukum perlindungan lingkungan hidup di Kaltim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu, bersama anggota DPRD Kaltim Fadly Imawan, Apansyah, Abdurahman KA, dan Husin Djufrie. Turut hadir Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Provinsi Kaltim, M. Ahmidin. Mereka diterima oleh Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Baren Rudy S Tambunan, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian daerah, seperti maraknya lahan bekas tambang yang terbengkalai, kebakaran hutan, konflik lahan, serta ancaman terhadap satwa endemik seperti pesut Mahakam. Minimnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi sorotan utama. “Kami tidak ingin Ranperda ini hanya menjadi dokumen normatif. Harus ada penguatan substansi, terutama dalam hal sanksi dan kewenangan daerah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan,” tegas Baharuddin Demmu. Ia menambahkan bahwa selama ini banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak ditindak secara optimal karena keterbatasan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. “Kami ingin perda ini menjadi instrumen yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tepat,” ujarnya. Anggota Pansus, Fadly Imawan, juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap reklamasi pascatambang yang selama ini dinilai lemah. “Kami melihat banyak lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan ekosistem,” katanya. Sementara itu, Apansyah menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, Ranperda PPPLH harus membuka ruang bagi komunitas lokal untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci. Mereka yang paling dekat dengan dampak kerusakan lingkungan,” ujarnya. Menanggapi masukan tersebut, Baren Rudy S Tambunan menjelaskan bahwa Ranperda PPPLH berpotensi mencabut dua perda lama sekaligus. Ia juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sanksi administratif dan pidana, selama tetap merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. “Sanksi pidana harus merujuk pada UU PPLH. Jika sudah ada ketentuan pidana di undang-undang, maka perda cukup merujuk. Perlu diperhatikan bahwa objek sanksi bukan pemerintah daerah, melainkan masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,” jelas Baren. Ia menilai secara substansi, Ranperda PPPLH sudah sejalan dengan kebijakan nasional. Namun, ia menyarankan agar setelah penyusunan selesai, dilakukan pengkajian ulang melalui konsultasi lanjutan dengan Kemendagri dan kementerian teknis terkait. Konsultasi ini menjadi langkah penting bagi DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekologis di daerah.(hms)
Indeks