Sapto : Remisi Adalah Momentum Yang Baik Bagi Narapidana

16 Agustus 2024

REMISI : Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri acara penyerahan remisi, Jumat (16/8/2024).

SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri acara penyerahan remisi umum bagi narapidana dalam rangka HUT Republik Indonesia Ke – 79.

 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Muhammad Syirajudin yang mewakili Penjabat Gubernur Kaltim secara simbolis menyerahkan surat keputusan remisi bagi narapidana yang ada di Kaltim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, Jumat (16/8/2024).

 

Sementara, Sapto Setyo Pramono pada kesempatan itu mengatakan bahwa dengan adanya remisi, hal itu merupakan momentum yang luar biasa bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

 

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi Kaltim wajib peduli dan perhatian.

 

“Pemerintah provinsi siap mendorong, misalkan akan membantu dalam rangka pengadaan masalah lapas. Dengan capacity kurang lebih sekitar dua belas ribu yang ada di Kaltim dan Kaltara, dan di Kota Samarinda yang over capacity, yang sudah tidak layak, itu juga kita prihatin,” ujar Sapto 

 

Ia juga menambahkan, terhadap banyaknya generasi muda yang memerlukan pembinaan.

 

“Yang mana nantinya ketika keluar, dalam hal ini bukan menjadi dikucilkan. Maka mereka yang keluar itu bisa juga diterima di kalangan masyarakat karena mereka juga dibekali dengan keterampilan,” imbuhnya.

 

Menurutnya, warga binaan itu dibekali keterampilan seperti melukis, handy craft, serta olahan makanan ringan.


“Saya rasa itu bisa dikembangankan,” tandasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)