Samsun Hadiri Upacara HUT TNI ke-77 Tahun di Balikpapan

Rabu, 5 Oktober 2022 174
Muhammad Samsun menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Kodam VI/Mulawarman Jl. Jend. Sudirman.
SAMARINDA. Kodam VI/Mulawarman menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI di tengah guyuran hujan, Rabu (5/10/2022). Acara tak hanya berlangsung di lingkungan Markas Kodam VI/Mulawarman, namun juga di ruas Jalan Jenderal Sudirman, depan Markas Kodam.
 
Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-77 ini yakni “TNI Adalah Kita”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan bagian daripada rakyat itu sendiri.
 
Seusai Upacara Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 Tahun. Menurutnya, sesuai dengan tema HUT TNI pada 2022 ini, "TNI adalah kita" yang memiliki arti mendalam serta benar-benar bisa berada di tengah rakyat Indonesia khususnya Kaltim. "Tentunya bisa lebih mengayomi masyarakat dan bisa menjaga Negara Indonesia dari para pengganggu kedaulatan," imbuhnya.
 
Ia menilai momentum dari kegiatan tersebut adalah menyatukan TNI dengan rakyat Indonesia secara menyeluruh tanpa melihat suku agama dan tingkatan. "Kita mengetahui bahwa TNI telah berperan banyak sekali untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI serta membantu masyarakat dari wabah Covid-19," ujarnya.
 
Samsun berharap agar TNI ke depannya mampu melindungi seluruh masyarakat Kaltim, umumnya seluruh Indonesia. "Forkopimda Kaltim dan TNI terus bersinergi dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta membangun Kaltim menjadi lebih baik," pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)