Samsun Hadiri Upacara HUT TNI ke-77 Tahun di Balikpapan

5 Oktober 2022

Muhammad Samsun menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Kodam VI/Mulawarman Jl. Jend. Sudirman.
SAMARINDA. Kodam VI/Mulawarman menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI di tengah guyuran hujan, Rabu (5/10/2022). Acara tak hanya berlangsung di lingkungan Markas Kodam VI/Mulawarman, namun juga di ruas Jalan Jenderal Sudirman, depan Markas Kodam.
 
Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-77 ini yakni “TNI Adalah Kita”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan bagian daripada rakyat itu sendiri.
 
Seusai Upacara Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 Tahun. Menurutnya, sesuai dengan tema HUT TNI pada 2022 ini, "TNI adalah kita" yang memiliki arti mendalam serta benar-benar bisa berada di tengah rakyat Indonesia khususnya Kaltim. "Tentunya bisa lebih mengayomi masyarakat dan bisa menjaga Negara Indonesia dari para pengganggu kedaulatan," imbuhnya.
 
Ia menilai momentum dari kegiatan tersebut adalah menyatukan TNI dengan rakyat Indonesia secara menyeluruh tanpa melihat suku agama dan tingkatan. "Kita mengetahui bahwa TNI telah berperan banyak sekali untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI serta membantu masyarakat dari wabah Covid-19," ujarnya.
 
Samsun berharap agar TNI ke depannya mampu melindungi seluruh masyarakat Kaltim, umumnya seluruh Indonesia. "Forkopimda Kaltim dan TNI terus bersinergi dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta membangun Kaltim menjadi lebih baik," pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)