Renja Tahun 2023 DPRD Kaltim Disahkan

Senin, 11 April 2022 171
Sutomo Jabir selaku Ketua Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2023 menyampaikan laporan hasil kerja pada rapat paripurna ke-11 DPRD Kaltim, Senin (11/4).///
SAMARINDA. Rencana kerja Tahun 2023 DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah disahkan. Pengesahan tersebut di lakukan pada rapat paripurna ke-11 DPRD Kaltim yang digelar tatap muka dan secara virtual, Senin (11/4).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo tersebut, Ketua Tim Renja 2023 DPRD Kaltim Sutomo Jabir dalam penyampaian laporannya menjelaskan bahwa renja yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan berbasis pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, budgeting dan monitoring.

“Renja 2023 telah mengakomodir rencana kegiatan kedewanan seperti sosialisasi peraturah daerah Kaltim, serap aspirasi masyarakat dalam rangka dasar dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada pembahasan musyawarah pembangunan daerah provinsi
dan lainnya,” sebutnya.

Ia menjelaskan ada penambahan kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada 2023 yakni sosialisasi kebangsaan dengan tujuan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa.

“Semangat kebangsaan ini penting dan harus terus dikampanyekan agar apapun etnis, keyakinan ataupun golongan kita tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat gotong royong sebagai pondasi kemasyarakatan juga harus terus ditingkatkan,”sambungnya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)