RDP PERDANA KOMISI II BERSAMA PERUSDA PEMPROV KALTIM

Selasa, 7 Januari 2025 585
RDP Perdana Komisi II Bersama Perusda Pemprov Kaltim. Selasa, (07/01/2025)
BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle Didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, bersama Anggota Komisi II lainnya Sigit Wibowo, Guntur, Shemmy Permata Sari, Yonavia, Sulasih dan Firnadi Ikhsan. Langsung bergerak cepat dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh PERUSDA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Perangkat yang menjadi mitra kerja Komisi II, di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa, (07/01/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh tujuh Perusda Pemprov Kaltim yang merupakan langsung mitra kerja Komisi II, yakni Kepala Biro Perekomonian Iwan Darmawan, Direktur Utama PT. Kaltim Melati Bhakti Satya Aji Abhidarta Hakim, Direktur Utama PT. Pertambahan Bara Kaltim Sejahtera Nidya Listiyono, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim Edy Kurniawan, Direktur Utama PT. BPD Kaltim Kaltara Muhammad Yamin, Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Kaltim Agus Wahyudin dan Direktur Utama PT. Ketenagalistrikan Kaltim Supiansyah.

Dalam kesempatan itu, Sabaruddin Panrecalle menyatakan bahwa tujuan utama dari RDP ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan OPD dan PERUSDA terkait.

“Kami berharap seluruh OPD dan PERUSDA yang menjadi mitra kami dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memajukan Kaltim ke arah yang lebih baik,” ujar Sabaruddin Panrecalle saat memimpin jalannya rapat.

Sabaruddin menambahkan bahwa keterpaduan dan kekompakan antara Komisi II dan mitra kerja sangat penting demi tercapainya target-target yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Dengan terjalinnya kekompakan dan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan berbagai program yang menyentuh sektor ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan lebih maksimal,” lanjut politisi Gerindra itu.

Langkah cepat yang diambil Sabaruddin ini menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Komisi II.

Semangat yang ditunjukkan dalam pertemuan ini juga diharapkan akan menjadi langkah awal yang baik untuk membawa perubahan positif bagi Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks