Rapat Paripurna Ke - 2 DPRD Kaltim Dalam Rangka HUT Ke-68 Benua Etam

Rabu, 8 Januari 2025 576
HUT KALTIM : DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Tahun 2025, di Ruang Rapat Gedung B Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (8/1/25) pagi.
SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Tahun 2025 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-68 Provinsi Kalimantan Timur dengan mengusung tema "Membangun Kaltim Untuk Nusantara".

Sidang paripurna berlangsung di Ruang Rapat  Gedung B Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (8/1/25) pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Sekwan Norhayati Usman.

Dibuka dengan persembahan lagu Sungai Mahakam dan Nasi Bekepor oleh paduan suara "Suara Dewantara", rapat yang dihadiri Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekda Prov. Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim serta instansi vertikal kian berkesan.

Hasanuddin Mas'ud pada kesempatannya menyampaikan bahwa sudah seyogyanya seluruh elemen masyarakat mampu memaknai momentum HUT Ke-68 Kaltim ini dengan lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini ialah sebagai modal dasar utama untuk kita semua mewujudkan Benua Etam yang berdaulat.

"Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengajak kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi Benua Etam yang kita cintai sesuai dengan profesi dan latar belakang kita masing-masing," ucap Hasanuddin.

Guna meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, Hasan menilai perlunya sinergitas dan kerjasama peran serta optimalisasi Pemerintah dan DPRD Kaltim sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk terus dilakukan.

"Besar harapan kita provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah Indonesia bagian timur dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks," lanjutnya.

Untuk itu keberhasilan pembangunan Kaltim menuntut adanya komitmen dan kerja bersama yang bersinergi secara kolektif dari para pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta hingga masyarakat.

Selaras pula dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya. Pada Hari Ulang Tahun Kaltim ini, selaku Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu, memperkuat kolaborasi, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"​Dalam semangat HUT Provinsi Kalimantan Timur ini, saya mengajak  DPRD, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas, harus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai simbol persatuan dan kemajuan bangsa," ucap Akmal.

Rapat kemudian dirangkai dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Para Tokoh Berjasa dan Masyarakat Berprestasi Kalimantan Timur Tahun 2024.(hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks