Rapat Internal Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Tahun 2027, Bahas Penyelarasan Program Pro-Rakyat

Senin, 9 Februari 2026 8
Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Tahun 2027 menggelar rapat internal
SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 menggelar rapat internal, Senin (09/02) dengan agenda difokuskan pada penyelarasan program kedewanan agar tetap efektif dan sesuai regulasi.

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus Fuad Fakhruddin dan dipimpin Wakil Ketua Pansus Sigit Wibowo, serta dihadiri anggota Pansus di antaranya Sayid Muziburrachman, Abdul Giaz, Abdul Rakhman Bolong, Safuad, Fadly Imawan, dan Hartono Basuki. Kegiatan ini juga menghadirkan unsur sekretariat yang diwakili Hardiyanto selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan, tenaga ahli, serta jajaran pendukung.

Wakil Ketua Pansus Sigit Wibowo menegaskan bahwa kehadiran sekretariat dalam setiap pembahasan menjadi hal penting untuk memastikan kesiapan administrasi dan kesesuaian regulasi dalam penyusunan rencana kerja DPRD. “Ini merupakan arahan pimpinan DPRD agar setiap pembahasan melibatkan sekretariat, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan selaras, aman secara regulasi, dan siap dilaksanakan,” ujarnya.

Pembahasan rapat difokuskan pada penyelarasan program dan penganggaran kegiatan kedewanan agar tetap efektif. Pansus menekankan bahwa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Kegiatan seperti reses, sosialisasi peraturan daerah, penguatan demokrasi daerah, dan dialog rakyat adalah wajah DPRD di tengah masyarakat. Ini yang harus kita jaga dan perkuat dalam Renja 2027,” ujar Sigit.

Tim ahli dalam kesempatan tersebut memaparkan proyeksi anggaran Sekretariat DPRD Kaltim Tahun 2027 berdasarkan Renstra 2025–2029, termasuk simulasi pelaksanaan kegiatan kedewanan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja.

Ketua Pansus Fuad Fakhruddin berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Renja DPRD Kaltim Tahun 2027. “Kami ingin Renja yang disusun benar-benar realistis, terukur, dan mampu mengakomodasi seluruh kegiatan kedewanan secara optimal, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks