Pimpinan DPRD Kukar Bertandang Ke Karang Paci

Kamis, 2 September 2021 153
KUNJUNGAN KERJA : Pimpinan DPRD Kukar saat kunjungan kerja yang diterima langsung Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji serta Sekwan Muhammad Ramadhan di ruang Ketua DPRD Kaltim, Selasa (31/8).
SAMARINDA. Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kaltim dalam rangka silaturahmi dan koordinasi. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji serta Sekwan Muhammad Ramadhan di ruang Ketua DPRD Kaltim, Selasa (31/8).

Memimpin rombongan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, Sekwan Ridha Darmawan serta Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat DPRD Kukar.

Abdul Rasid menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke DPRD Kaltim adalah untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di Kukar. “Karena Kukar adalah bagian dari Kaltim. Tentunya ada akses-akses jalan yang juga menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang dikoordinasikan adalah bagaimana permasalahan-permasalahan yang belum baik bisa ada campur tangan provinsi. Apalagi unsur wakil ketua yang ada di povinsi ini dari dapil Kukar.

“Harapannya bisa terlibat membantu berkaitan dengan penyelesaian persoalan itu. Disamping juga berkaitan dengan urusan anggaran dewan yang kita bisa koordinasikan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Makmur HAPK mengatakan bahwa DPRD Kaltim menyambut baik atas maksud dan tujuan Pimpinan DPRD Kukar bertandang ke Karang Paci.

Menurutnya, silaturahmi ini dapat mempererat hubungan provinsi dan kabupaten/kota dan dapat menambah wawasan dalam menjalankan tugas kedewanan untuk memajukan pembangunan di Kaltim.

“Kami selalu terbuka dalam menerima segala aspirasi dan masukan yang bertujuan membangun daerah,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam pengelolaan anggaran, maka Sekretariat dan DPRD harus pandai dalam sistem pengelolaannya, agar supaya kegiatan yang telah di atur dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

“Kita perlu pandai-pandai dalam mengelola anggaran, agar kegiatan yang kedewanan terlaksana dan berjalan dengan baik,” tandasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)