Pimpinan DPRD Kukar Bertandang Ke Karang Paci

2 September 2021

KUNJUNGAN KERJA : Pimpinan DPRD Kukar saat kunjungan kerja yang diterima langsung Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji serta Sekwan Muhammad Ramadhan di ruang Ketua DPRD Kaltim, Selasa (31/8).
SAMARINDA. Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kaltim dalam rangka silaturahmi dan koordinasi. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji serta Sekwan Muhammad Ramadhan di ruang Ketua DPRD Kaltim, Selasa (31/8).

Memimpin rombongan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, Sekwan Ridha Darmawan serta Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat DPRD Kukar.

Abdul Rasid menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke DPRD Kaltim adalah untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di Kukar. “Karena Kukar adalah bagian dari Kaltim. Tentunya ada akses-akses jalan yang juga menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang dikoordinasikan adalah bagaimana permasalahan-permasalahan yang belum baik bisa ada campur tangan provinsi. Apalagi unsur wakil ketua yang ada di povinsi ini dari dapil Kukar.

“Harapannya bisa terlibat membantu berkaitan dengan penyelesaian persoalan itu. Disamping juga berkaitan dengan urusan anggaran dewan yang kita bisa koordinasikan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Makmur HAPK mengatakan bahwa DPRD Kaltim menyambut baik atas maksud dan tujuan Pimpinan DPRD Kukar bertandang ke Karang Paci.

Menurutnya, silaturahmi ini dapat mempererat hubungan provinsi dan kabupaten/kota dan dapat menambah wawasan dalam menjalankan tugas kedewanan untuk memajukan pembangunan di Kaltim.

“Kami selalu terbuka dalam menerima segala aspirasi dan masukan yang bertujuan membangun daerah,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam pengelolaan anggaran, maka Sekretariat dan DPRD harus pandai dalam sistem pengelolaannya, agar supaya kegiatan yang telah di atur dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

“Kita perlu pandai-pandai dalam mengelola anggaran, agar kegiatan yang kedewanan terlaksana dan berjalan dengan baik,” tandasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks