Pimpinan Dan Anggota DPRD Kaltim Sambut Kunker Komisi IX DPR RI Di Balikpapan

Senin, 9 Desember 2024 1103
SAMBUT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana didampingi Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih ketika menyambut rombongan Komisi IX DPR RI.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana bersama Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih menyambut kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI.

Kedatangan rombongan juga di sambut oleh Asisten I Bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Muhammad Syirajudin di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Senin (9/12/2024).

Kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi IX DPR RI ke Kaltim adalah dalam rangka meninjau pembangunan rumah sakit yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN).#

Yenni Eviliana pada kesempatan itu mengatakan bahwa rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yaitu berkaitan tentang masalah rumah sakit yang ada di IKN.

Selain itu, lanjutnya, berkaitan dengan masalah gizi dan program makan gratis pada masing-masing daerah.

“Mereka memantau itu, apa saja yang sudah dan nanti kedepannya sudah terlaksana. Itu yang mereka lakukan hari ini,” jelas Yenni. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks