Pimpinan Dan Anggota DPRD Kaltim Sambut Kunker Komisi IX DPR RI Di Balikpapan

9 Desember 2024

SAMBUT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana didampingi Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih ketika menyambut rombongan Komisi IX DPR RI.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana bersama Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih menyambut kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI.

Kedatangan rombongan juga di sambut oleh Asisten I Bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Muhammad Syirajudin di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Senin (9/12/2024).

Kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi IX DPR RI ke Kaltim adalah dalam rangka meninjau pembangunan rumah sakit yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN).#

Yenni Eviliana pada kesempatan itu mengatakan bahwa rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yaitu berkaitan tentang masalah rumah sakit yang ada di IKN.

Selain itu, lanjutnya, berkaitan dengan masalah gizi dan program makan gratis pada masing-masing daerah.

“Mereka memantau itu, apa saja yang sudah dan nanti kedepannya sudah terlaksana. Itu yang mereka lakukan hari ini,” jelas Yenni. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
DPRD Kaltim Tolak Pembatasan Kebijakan di Daerah
admin 11 Desember 2024
0
BALIKPAPAN. Pembatasan kewenangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim oleh Pemerintah Pusat mendapat sorotan dari Legislator Kaltim. Perubahan kewenangan ini dinilai akan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah, khususnya para petani di Kaltim.   Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, informasi dari DPTPH Kaltim bahwa ada regulasi dari Kemendagri terkait dengan pembagian kewenangan pada sektor pertanian. “Perubahan kewenangan ini akan berdampak sangat signifikan dengan pengembangan ketahanan pangan yang ada di daerah, khususnya di Kaltim,” ujarnya.   Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut disampaikan Samsun, DPTPH Kaltim hanya sebagai fungsi kontrol, dan tidak memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan, pengadaan dan yang bersifat dengan produktivitas.   “Ini sangat disayangkan, dan kami Anggota DPRD Kaltim bersepakat untuk menolak aturan tersebut. Karena memang, fokus kita sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, untuk bagaimana menciptakan ketahanan pangan di setiap wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian kewenangannya dari daerah itu dicabut, bagaimana nasib para petani kita,” terang Samsun.   Ia khawatir, jika kewenangan ini diambil alih oleh pemerintah pusat, target untuk swasembada pangan atau ketahanan pangan ini tidak akan tercapai.   “Kita harapkan itu kan, bukan hanya ketahanan pangan, tapi swasembada pangan. Kalau ketahanan pangan tidak ditopang dengan swasembada pangan, khawatirnya negara kita akan terus mengimpor dari negara lain,” sebut Politisi PDI Perjuanga ini.   Regulasi ini pun dianggap Samsun sangat merugikan daerah, khususnya masyarakat Kaltim. Pasalnya, regulasi ini sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Republik Indonesia untuk swasembada pangan.   “Rakyat harus terpenuhi kebutuhan pangannya, kemudian daerah juga dituntut harus bisa mengoptimalkan hasil lahannya untuk meningkatkan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan pangan secara nasional, tapi kewenangan di daerah dicabut. Bagaimana bisa!” beber Samsun.   Legislator Dapil Kabupaten Kukar ini meminta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan daerah pada sektor pertanian, dan kewenangan itu difungsikan secara optimal, baik kabupaten dan kota, maupun provinsi.   “Dikasih keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan produktivitas pangan di daerah masing-masing. Karena saya yakin, tidak akan teratasi semua oleh pemerintah pusat. Padahal, yang selama ini sudah bagus, tinggal pemerintah pusat mengawasi pelaksanaannya,” jelas Samsun. (adv/hms6)