Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Penjabat Bupati PPU

Rabu, 20 September 2023 107
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim saat menghadiri Pelantikan Penjabat Bupati PPU di Pendopo Odah Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim
SAMARINDA. Bertempat di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Seno Aji, Sekretaris Dewan Norhayati Usman dan Anggota DPRD Kaltim Rima Hartati, J. Jahidin, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono serta Andi Harahap menghadiri kegiatan pelantikan Penjabat Bupati, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (19/09/2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilantik menggantikan Hamdam Bupati PPU periode 2022-2023.

“Terimakasih kepada Hamdam dan Istri yang sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya sekarang tugas akan diambil alih oleh Makmur Marbun” ucap Isran Noor dalam sambutannya.

Seno Aji berharap Makmur Marbun yang baru saja dilantik bisa mengawal Ibu Kota Negara karena berdampingan langsung dengan PPU.

“Kami berharap beliau bisa membuat Penajam Paser Utara menjadi kondusif, apalagi sudah masuk tahun politik dan beliau akan memimpin saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden berlangsung” tuturnya.

Seno Aji optimis dan yakin akan kemampuan Makmur Marbun dalam memimpin PPU kedepannya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.