SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu (21/1/2026).
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi strategis mengenai penguatan regulasi pada sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan tersebut disambut secara resmi oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, bertempat di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3, Kantor DPRD Kaltim, Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga legislatif untuk memaksimalkan potensi daerah. Yonavia menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Mahakam Ulu memerlukan payung hukum yang selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi.
"Kami menyadari bahwa Mahakam Ulu memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang belum maksimal dikelola. Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat menyelaraskan pengaturan sektor pariwisata, termasuk memberikan solusi atas permasalahan lahan yang kerap terjadi di destinasi wisata, seperti di objek wisata Jantur," ujar Yonavia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan aksesibilitas masih menjadi hambatan utama.
"Kendala akses, di mana beberapa destinasi masih bergantung pada jalur sungai dengan biaya tinggi, menjadi perhatian kami. Namun, dengan beroperasinya bandara nanti, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mahakam Ulu," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang S, memaparkan kondisi objektif kabupaten termuda di Kalimantan Timur tersebut. Ia menekankan bahwa dukungan provinsi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan infrastruktur dasar pariwisata.
"Tugas kami di Komisi II adalah membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD baru. Saat ini, infrastruktur pendukung seperti perhotelan dan rumah makan masih sangat terbatas. Kendala terbesar kami adalah akses jalan darat," terang Gohen Merang.
Ia juga berharap DPRD Provinsi Kaltim dapat memberikan arahan terkait prioritas kepariwisataan yang dapat diadopsi di tingkat kabupaten.
"Kami ingin mempelajari aturan kepariwisataan yang telah disiapkan provinsi dan mencari referensi destinasi yang bersesuaian dengan karakteristik alam Mahakam Ulu, agar pariwisata berbasis hutan dan sungai kami dapat berkembang lebih baik," tambahnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti poin-poin diskusi, khususnya terkait sinkronisasi aturan kepariwisataan dan percepatan pembangunan infrastruktur darat, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. (Hms11)
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi strategis mengenai penguatan regulasi pada sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan tersebut disambut secara resmi oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, bertempat di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3, Kantor DPRD Kaltim, Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga legislatif untuk memaksimalkan potensi daerah. Yonavia menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Mahakam Ulu memerlukan payung hukum yang selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi.
"Kami menyadari bahwa Mahakam Ulu memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang belum maksimal dikelola. Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat menyelaraskan pengaturan sektor pariwisata, termasuk memberikan solusi atas permasalahan lahan yang kerap terjadi di destinasi wisata, seperti di objek wisata Jantur," ujar Yonavia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan aksesibilitas masih menjadi hambatan utama.
"Kendala akses, di mana beberapa destinasi masih bergantung pada jalur sungai dengan biaya tinggi, menjadi perhatian kami. Namun, dengan beroperasinya bandara nanti, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mahakam Ulu," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang S, memaparkan kondisi objektif kabupaten termuda di Kalimantan Timur tersebut. Ia menekankan bahwa dukungan provinsi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan infrastruktur dasar pariwisata.
"Tugas kami di Komisi II adalah membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD baru. Saat ini, infrastruktur pendukung seperti perhotelan dan rumah makan masih sangat terbatas. Kendala terbesar kami adalah akses jalan darat," terang Gohen Merang.
Ia juga berharap DPRD Provinsi Kaltim dapat memberikan arahan terkait prioritas kepariwisataan yang dapat diadopsi di tingkat kabupaten.
"Kami ingin mempelajari aturan kepariwisataan yang telah disiapkan provinsi dan mencari referensi destinasi yang bersesuaian dengan karakteristik alam Mahakam Ulu, agar pariwisata berbasis hutan dan sungai kami dapat berkembang lebih baik," tambahnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti poin-poin diskusi, khususnya terkait sinkronisasi aturan kepariwisataan dan percepatan pembangunan infrastruktur darat, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. (Hms11)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)