Peringati Idul Adha, Sekretariat DPRD Kaltim Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban

Rabu, 13 Juli 2022 153
Prosesi penyembelihan hewan kurban yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, dan sejumlah pejabat Struktural di halaman kantor DPRD Kaltim, Rabu (13/7) lalu.
SAMARINDA. Masih dalam suasana hari raya Idul Adha 1443 Hijriyah, Sekretariat DPRD Kaltim melaksanakan penyembelihan hewan qurban yang digelar dihalaman kantor DPRD Kaltim, Rabu (13/7) lalu. Tampak hadir dalam prosesi penyembelihan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan, dan jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setwan.

Sigit Wibowo mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai agenda tahunan untuk merayakan Idul Adha dan sebagai pimpinan DPRD Kaltim turut mengapresiasi kegiatan tersebut untuk mengambil hikmah dari sejarah nabi Ibrahim dan nabi Ismail. “Alhamdulillah tahun ini angka penyebaran covid-19 sudah berkurang jauh sehingga masyarakat sudah bisa melaksanakan sholat ied dan penyembelihan secara gotong royong. Hasil pemotongan hewan kurban akan dibagikan ke warga sekitaran Kantor DPRD Kaltim,” ujarnya.

Senada hal itu, Muhammad Ramadhan menyampaikan rasa syukur ditahun ini dapat melaksanakan kurban 2 ekor sapi oleh Sekretariat DPRD Kaltim dan semoga ini dapat menjadi agenda yang semakin meningkat tiap tahun sebagai syiar Islam. Lanjutnya, daging kurban akan dibagikan melalui ketua RT di lingkungan sekitar kantor sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT. “Untuk menerapkan protokol kesehatan dan menghidari kerumunan maka daging kurban ini nantinya akan diberikan kepada ketua-ketua RT sekitar kantor dan kemudian akan dibagikan kepada warganya,” katanya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks