Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

Senin, 18 September 2023 1075
Bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kaltim dengan tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Jakarta
JAKARTA. Bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kaltim dengan tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Jakarta, Kamis (14/9).
 
Bimtek yang berlangsung (14-17/9) tersebut diselenggarakan kerjasama DPRD Kaltim dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia.
 
Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan profesional dibidangnya seperti Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI Dr Antonius Benny SusetyoSusetyo, Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, dan Dewan Pakar BPIP RI Dr Jarmansjah Djumala,  Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental KPKBI Prof DR Drs
Ermaya Suradinata.

Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bimtek merupakan agenda tahunan dalam rangka menambah sumber pengetahuan guna memperkuat fungsi dan tugas DPRD.
 
Terkait dengan tema bimtek sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam menyebarkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.
 
Ia menambahkan DPRD Kaltim saat ini telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk konsen dan kepedulian terhadap penanaman nilai-nilai luhur Pancasila khususnya kepada generasi muda.
 
"Pelajaran tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan masih minim sebab itu perlu peran seluruh pihak termasuk DPRD untuk mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan penyebarluasannya"jelasnya.

Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi menyebutkan berbagai tantangan dalam upaya baik disadari maupun tidak disadari dapat memecah belah persatuan yaitu egoisme.
 
"Birokrasi menjadi panjang karena tidak mau mengalahkan ego sendiri. Dalam satu instansi saja antar bagian masih saling ego"imbuhnya.
 
Selain itu, politik identitas terlebih menjelang pemilu merupakan bagian dari upaya memecah persatuan sesama anak bangsa.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan yang termasuk didalamnya taat terhadap aturan hukum yang bersifat mengikat. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)