Pengurus MW KAHMI dan Forhati Resmi Dilantik

Senin, 29 November 2021 4986
DILANTIK : Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) dan Mejelis Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (MW Forhati) Kaltim berfoto bersama usai dilantik, Minggu (28/11) kemarin.
SAMARINDA. Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) dan Mejelis Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (MW Forhati) Kaltim periode 2021-2026 resmi dilantik, Minggu (28/11) kemarin.

Kehadiran pengurus MW KAHMI dan MW Forhati Kaltim diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif terhadap pemerintah dan pembangunan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menghadiri pelantikkan pengurus MW KAHMI dan MW Forhati.

Sigit, sapaan akrabnya berharap, pengurus MW KAHMI dan MW Forhati Kaltim yang baru, mampu memberikan kontribusi, baik itu pemikiran, program maupun masukan kepada pemerintah daerah. “Tentu saja terkait dengan program-program pembangunan daerah maupun peningkatan sumber daya manusianya,” sebut dia.

Dirinya juga mengatakan, mereka yang masuk dalam pengurus alumni HMI saat ini banyak menempati posisi yang patut dibanggakan. Seperti sektor pemerintahan, dunia pendidikan, politik, hingga pengusaha.

“Dengan posisi ini, alumni HMI bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat guna peningkatan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik,” beber Sigit yang juga salah satu Presidium MW KAHMI.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Sukmawati. Mendorong organisasi ini mengambil peran dalam pembangunan IKN di Kaltim. “Dalam menghadapi IKN, diharapkan KAHMI maupun Kohati harus menyiapkan kwalitas maupun kwantitas para SDM-nya agar bisa mengambil peran dalam pembangunan IKN nantiya, karena pasti akan penuh persaingan,” jelas pengurus MW Kohati Kaltim ini.

Tak hanya itu, politikus PAN ini juga menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah dan memenangkan persaingan, baik dalam penguasaan teknologi, ekonomi, dan politik. “Pengurus MW KAHMI dan MW Forhati Kaltim harus siap mengambil peran bersama pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan,” pungkas Sukmawati. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)