Pengecekkan Kesiapan Pilkada di Bontang, DPRD Kaltim Berikan Apresiasi Pada Penyelenggara Pemilu

Selasa, 19 November 2024 139
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim dan Pj Gubernur, Kapolda Kaltim serta Forkopimda melakukan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Bontang
BONTANG. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud serta Anggota DPRD Kaltim Sulasih dan Agus Aras ikuti kegiatan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024).

Rombongan dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pj Walikota Bontang Munawwar, dan Forkopimda Kaltim. Tiba di Bandara PT Badak LNG Bontang pukul 09.13 Wita dengan menggunakan helikopter, rombongan bertolak ke Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang guna mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artrian menjelaskan pengawasan kampanye yang telah dilakukan Bawaslu sebanyak 707. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 134.567 pemilih yang tersebar di 277 TPS.

“Ada lima laporan dan sudah dilakukan penanganan. Terkait penyelesaian sengketa waktu tahapan pencalonan perseorangan Pilkada akan tetapi diselesaikan dengan mediasi,” jelasnya.

Ia menambahkan sosialisasi pengawasan partisipatif Panwascam guna meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih masyarakat sudah seratus persen dilaksanakan. “Terkait informasi yang berkembang terkait oknum ASN yang terlibat dukungan politik kepada salah satu calon kepala daerah dalam proses pengumpulan data dan informasi,” tuturnya.

Setelah Bawaslu, rombongan bertolak menuju Kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang untuk melihat langsung proses pelipatan surat suara dan pengepakan kedalam kotak suara.

Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly menuturkan kegiatan sortir lipat dan memasukkan kedalam kotak suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dalam pelaksanaanya diawasi petugas KPU, petugas kemanan dan Bawaslu.

“Petugas selain mendapatkan upah juga mendapatkan suplemen dan vitamin untuk menjaga kebugaran,” terangnya.

Usai mengecek gudang KPU, rombongan melanjutkan melakukan kunjungan dan pengecekan kesiapan pasukan sekaligus peralatan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Mapolres Bontang.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pihaknya berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar dan kondusif.

Menurutnya, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya pada pemilih pemula agar peduli dan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak Tahun 2024.

“Kerja siang hingga malam hari terutama pada pengawasan kampanye, hingga seminar dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta OKP dan ormas agar pelaksanaan pemilu berjalan maksimal,”imbuhnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan dari hasil informasi dari KPU Bontang terdapat kurang suara sebanyak 123 surat suara akan tetapi segera ditangani. Namun, secara umum pihaknya juga memberikan apresiasinya terhadap kinerja KPU, Bawaslu, Polri/TNI, serta lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Saya memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik ini. Tolong pemerintah Kota Bontang berkolaborasi dengan Forkopimdanya. Pemerintah provinsi siap memberikan dukungan apabila ada hal-hal apabila diperlukan,”ujarnya.

Terkait alat dan sarana distribusi logistik juga disiapkan dengan baik sehingga sampai saat ini belum ada kendala. Kendati demikian, pihaknya menyoroti seribu lebih pemilih pemula di daerah berjuluk Kota Minyak tersebut.

“Pemilih pemula ini rawan kalau tidak difasilitasi. Kami meminta 27 September ada Tim Terpadu yang akan membuatkan KTP mereka-mereka yang pada hari itu atau sebelum hari itu ulang tahun atau pas batas usia berhak memiliki KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu juga. Pemerintah tidak menginginkan satupun warga tidak menyulurkan hak pilihnya,”tegasnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Novian mengatakan sejauh ini untuk kemanan di Kota Bontang terkait jelang pelaksanaan pilkada cukup kondusif. Untuk anggota polisi yang diterjunkan kelapangan sudah mendapatkan bekal mulai dari diteksi dini titik rawan, antisipasi, penanganan, dan lainnya.

“Saya berharap Kaltim secara umum dan Bontang khususnya pada hari H pelaksanaan berjalan kondusif. Saya kira teman-teman Forkopimda dan semua stakeholder mendukung pelaksaan pemilu berjalan dengan aman,”pungkasnya.

Setelah melaksanakan kunjungan kerja, rombongan akan lepas landas di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dengan estimasi waktu selesai pukul 15.00 Wita.

Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir Kasrem Kol Inf Priyanto Eko Widodo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Utama Pratama Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.(hms9/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.