Pengecekkan Kesiapan Pilkada di Bontang, DPRD Kaltim Berikan Apresiasi Pada Penyelenggara Pemilu

Selasa, 19 November 2024 128
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim dan Pj Gubernur, Kapolda Kaltim serta Forkopimda melakukan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Bontang
BONTANG. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud serta Anggota DPRD Kaltim Sulasih dan Agus Aras ikuti kegiatan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024).

Rombongan dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pj Walikota Bontang Munawwar, dan Forkopimda Kaltim. Tiba di Bandara PT Badak LNG Bontang pukul 09.13 Wita dengan menggunakan helikopter, rombongan bertolak ke Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang guna mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artrian menjelaskan pengawasan kampanye yang telah dilakukan Bawaslu sebanyak 707. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 134.567 pemilih yang tersebar di 277 TPS.

“Ada lima laporan dan sudah dilakukan penanganan. Terkait penyelesaian sengketa waktu tahapan pencalonan perseorangan Pilkada akan tetapi diselesaikan dengan mediasi,” jelasnya.

Ia menambahkan sosialisasi pengawasan partisipatif Panwascam guna meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih masyarakat sudah seratus persen dilaksanakan. “Terkait informasi yang berkembang terkait oknum ASN yang terlibat dukungan politik kepada salah satu calon kepala daerah dalam proses pengumpulan data dan informasi,” tuturnya.

Setelah Bawaslu, rombongan bertolak menuju Kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang untuk melihat langsung proses pelipatan surat suara dan pengepakan kedalam kotak suara.

Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly menuturkan kegiatan sortir lipat dan memasukkan kedalam kotak suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dalam pelaksanaanya diawasi petugas KPU, petugas kemanan dan Bawaslu.

“Petugas selain mendapatkan upah juga mendapatkan suplemen dan vitamin untuk menjaga kebugaran,” terangnya.

Usai mengecek gudang KPU, rombongan melanjutkan melakukan kunjungan dan pengecekan kesiapan pasukan sekaligus peralatan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Mapolres Bontang.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pihaknya berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar dan kondusif.

Menurutnya, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya pada pemilih pemula agar peduli dan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak Tahun 2024.

“Kerja siang hingga malam hari terutama pada pengawasan kampanye, hingga seminar dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta OKP dan ormas agar pelaksanaan pemilu berjalan maksimal,”imbuhnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan dari hasil informasi dari KPU Bontang terdapat kurang suara sebanyak 123 surat suara akan tetapi segera ditangani. Namun, secara umum pihaknya juga memberikan apresiasinya terhadap kinerja KPU, Bawaslu, Polri/TNI, serta lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Saya memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik ini. Tolong pemerintah Kota Bontang berkolaborasi dengan Forkopimdanya. Pemerintah provinsi siap memberikan dukungan apabila ada hal-hal apabila diperlukan,”ujarnya.

Terkait alat dan sarana distribusi logistik juga disiapkan dengan baik sehingga sampai saat ini belum ada kendala. Kendati demikian, pihaknya menyoroti seribu lebih pemilih pemula di daerah berjuluk Kota Minyak tersebut.

“Pemilih pemula ini rawan kalau tidak difasilitasi. Kami meminta 27 September ada Tim Terpadu yang akan membuatkan KTP mereka-mereka yang pada hari itu atau sebelum hari itu ulang tahun atau pas batas usia berhak memiliki KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu juga. Pemerintah tidak menginginkan satupun warga tidak menyulurkan hak pilihnya,”tegasnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Novian mengatakan sejauh ini untuk kemanan di Kota Bontang terkait jelang pelaksanaan pilkada cukup kondusif. Untuk anggota polisi yang diterjunkan kelapangan sudah mendapatkan bekal mulai dari diteksi dini titik rawan, antisipasi, penanganan, dan lainnya.

“Saya berharap Kaltim secara umum dan Bontang khususnya pada hari H pelaksanaan berjalan kondusif. Saya kira teman-teman Forkopimda dan semua stakeholder mendukung pelaksaan pemilu berjalan dengan aman,”pungkasnya.

Setelah melaksanakan kunjungan kerja, rombongan akan lepas landas di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dengan estimasi waktu selesai pukul 15.00 Wita.

Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir Kasrem Kol Inf Priyanto Eko Widodo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Utama Pratama Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.(hms9/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)