Pendidikan Tak Merata, Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Daerah Terpencil

Selasa, 7 November 2023 427
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memiliki harapan besar terhadap dana yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke setiap daerah.

Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.

Hasanuddin Mas’ud juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Kami memiliki sekolah di mana jumlah guru sangat terbatas, dan ruang belajarnya masih sederhana. Penting bagi kami agar guru-guru terdistribusi secara merata di semua daerah,” tegasnya.

Permasalahan pendidikan di Kaltim masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota.

Menurut Hasanuddin, hingga saat ini beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana prasarana pendidikan, seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian.

“Realisasi implementasi ini baru tercapai di beberapa kabupaten dan kota saja,” ungkap pria kelahiran Balikpapan, 1 August 1973 ini.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga percaya bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim.

“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” tandasnya. (hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)