Pendidikan Tak Merata, Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Daerah Terpencil

7 November 2023

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memiliki harapan besar terhadap dana yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke setiap daerah.

Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.

Hasanuddin Mas’ud juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Kami memiliki sekolah di mana jumlah guru sangat terbatas, dan ruang belajarnya masih sederhana. Penting bagi kami agar guru-guru terdistribusi secara merata di semua daerah,” tegasnya.

Permasalahan pendidikan di Kaltim masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota.

Menurut Hasanuddin, hingga saat ini beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana prasarana pendidikan, seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian.

“Realisasi implementasi ini baru tercapai di beberapa kabupaten dan kota saja,” ungkap pria kelahiran Balikpapan, 1 August 1973 ini.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga percaya bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim.

“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” tandasnya. (hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks