Pendidikan Tak Merata, Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Perhatikan Daerah Terpencil

Selasa, 7 November 2023 453
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memiliki harapan besar terhadap dana yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke setiap daerah.

Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.

Hasanuddin Mas’ud juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Kami memiliki sekolah di mana jumlah guru sangat terbatas, dan ruang belajarnya masih sederhana. Penting bagi kami agar guru-guru terdistribusi secara merata di semua daerah,” tegasnya.

Permasalahan pendidikan di Kaltim masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota.

Menurut Hasanuddin, hingga saat ini beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana prasarana pendidikan, seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian.

“Realisasi implementasi ini baru tercapai di beberapa kabupaten dan kota saja,” ungkap pria kelahiran Balikpapan, 1 August 1973 ini.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga percaya bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim.

“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” tandasnya. (hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)