Paser dan PPU Butuh Percepatan Jalan, DPRD Kaltim Tekan Pemprov Tambah Bankeu

Jumat, 23 Mei 2025 120
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA
SAMARINDA. Lambatnya pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) mendorong DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran berikutnya. Dua wilayah ini dinilai sangat strategis karena menjadi daerah penyangga utama bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, Ia menyoroti terbatasnya anggaran pembangunan jalan di PPU dan Paser yang menurutnya masih belum
sebanding dengan kebutuhan lapangan. “Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN,” ujar Abdurahman.

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan bukan hanya soal tuntutan masyarakat lokal, tetapi menyangkut kesiapan logistik, konektivitas, dan mobilitas untuk mendukung kawasan IKN.

Abdurahman menilai perlambatan pembangunan infrastruktur di PPU dan Paser bisa berimbas langsung terhadap kecepatan pengembangan kawasan ibu kota negara baru. “Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Di Paser, saat ini hanya dua ruas jalan yang berstatus provinsi, yaitu Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meskipun kondisinya sudah hampir mantap, masih ada delapan ruas jalan lain yang belum tersentuh secara maksimal karena tidak masuk dalam skema kewenangan provinsi.

“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun menurut data dari Dinas PU Paser,” ujarnya.

Di PPU, ruas jalan pendekat Ambulu–Minung juga menjadi perhatian. Walau sudah dilakukan perbaikan, kualitas jalan masih belum optimal dan memerlukan dukungan tambahan. Abdurahman menekankan pentingnya konsistensi dukungan anggaran dari provinsi, khususnya untuk memperkuat wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN.

“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” katanya.

Ia berharap perubahan status beberapa ruas jalan non-provinsi bisa segera diproses agar pembangunan lebih optimal. Bila tidak memungkinkan dalam waktu dekat, skema bantuan
keuangan bisa dijadikan solusi untuk menambal kebutuhan yang ada. Dengan tujuh legislator dari dapil PPU dan Paser, Abdurahman mengaku pihaknya akan terus mendorong agar pembahasan anggaran ke depan lebih berpihak pada wilayah-wilayah strategis yang menopang IKN.

“Ini bukan cuma soal dapil, tapi soal posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia. Maka kita semua wajib memastikan infrastruktur dasar, seperti jalan, benar-benar siap,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Rakernas X PKK 2025, Peran Strategis PKK dalam Mendorong Pembangunan Nasional
Berita Sekretariat 8 Juli 2025
0
SAMARINDA – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 yang digelar di Plenary Hall Convention Center Sempaja, Samarinda, Selasa (8/7/2025). Acara yang dihadiri lebih dari 2.500 peserta ini menjadi ajang konsolidasi gerakan PKK secara nasional. Rakernas kali ini mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, yang menegaskan komitmen PKK dalam mendukung delapan agenda pembangunan nasional (Asta Cita). Forum ini juga menghasilkan tiga dokumen strategis nasional, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK. Dalam kesempatan tersebut, Sekwan DPRD Kaltim Norhayati Usman menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang memiliki peran vital dalam pembangunan, khususnya melalui pemberdayaan keluarga di tingkat akar rumput. "PKK bukan sekadar gerakan, tapi ujung tombak pembangunan melalui 10 program pokoknya. Kontribusinya dalam sektor pendidikan dan kesehatan bahkan mencapai sekitar 60 persen,” ungkap Norhayati. Norhayati juga menggarisbawahi bahwa program prioritas PKK akan difokuskan pada penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, serta penguatan pendidikan dan ketahanan keluarga. Ia menekankan perlunya pengelolaan organisasi yang efisien dengan SDM yang berkualitas. PKK, lanjutnya, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, LSM, hingga media untuk memperluas dampak program yang dijalankan. "Rakernas ini bukan sekadar forum, tapi ruang strategis untuk menyatukan gerak dan gagasan, agar PKK semakin modern, berdampak, dan mampu membawa keluarga Indonesia menuju kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” terang Norhayati. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyatakan bahwa Rakernas ini menjadi ruang sinergi antara arah kebijakan PKK dan visi-misi presiden, serta penyelarasan dengan RPJMN 2025–2029. "Rakernas ini memperkuat posisi keluarga sebagai basis utama pembangunan nasional,” ujar Tri Dihadiri ribuan peserta, Rakernas PKK yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk tersebut menjadi salah satu forum organisasi perempuan terbesar di tahun ini.(Hms10)