Pansus Ketenagalistrikan Jadwalkan Konsultasi Ke Kemendagri

10 Mei 2022

RAPAT INTERNAL : Pansus Ketenagalistrikan menggelar rapat internal terkait evaluasi kegiatan dan jadwal konsultasi ke Kemendagri, Senin (9/5).
SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Pembahas Penyelenggaraan Ketenagalistrikan DPRD Kaltim mengelar rapat internal guna membahas evaluasi kegiatan Pansus dan beberapa hal lain di ruang rapat gedung D lantai 3, Senin (9/5).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sapto Setyo Pramono juga dihadiri Wakil Ketua Pansus Bagus Susetyo dan anggota Pansus yakni Safuad, Amiruddin dan Ali Hamdi.

Sapto mengatakan dari hasil rapat internal ini Pansus memutuskan sesuai dengan kegiatan rapat koordinasi di Balikpapan yang sudah lengkap beberapa waktu lalu. Yang kemudian Pansus meminta tambahan satu bulan dalam rangka untuk melakukan konsultasi finalisasi akhir dan fasilitasi di akhir bulan Mei ini agar dapat segera di paripurnakan.

Dikatakan Sapto, bahwa Pansus akan melakukan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dalam rangka finaslisasi Perda nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan.

Menurut politisi partai Golkar ini, selain konsultasi ke Kemendagri, penambahan satu bulan ini juga dikarenakan masalah pandemi covid 19 dan juga dikarenakan ada banyak waktu yang tertunda.

”Kita minta waktu satu bulan, mungkin Insya Allah akhir bulan ini sudah selesai, bisa diparipurnakan dan sudah terjadwal di Badan Musyawarah, jadi tidak ada masalah dan jadi biar bisa segera dijalankan dan diimplementasikan,” ujarnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
admin 2 Oktober 2023
0
SAMARINDA. Aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim melalui hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahkan dilakukan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sigit Wibowo kepada Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim M Syirajudin selaku mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10). Adapun masing-masing juru bicara laporan reses gabungan anggota DPRD Kaltim yakni Nidya Listiyono (Samarinda), Bagus Susetyo (Balikpapan), Amiruddin (PPU-Paser), Salehuddin (Kukar), dan Sutomo Jabir (Bontang, Kutim, Berau). Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses menyoal tentang kondisi jalan yang rusak, perlu adanya jembatan, drainase, penerangan dan air bersih. Selain itu, persoalan banjir, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang perlu perhatian lebih. Seno Aji berharap agar seluruh aspirasi masyarakat Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat keluar dari persoalannya selama ini. “Agar menjadi perhatian seluruh OPD Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di Tahun 2023 – 2024 mendatang. Hal ini dimasudkan juga agar program kerja khususnya dibindang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efesien dan tepat guna,”harapnya. Selain itu, guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat maka Anggota DPRD sebut Seno Aji meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah agar direvisi atau dicabut. Hal ini disebabkan pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. (hms4)  
Indeks