Pansus Ketenagalistrikan Jadwalkan Konsultasi Ke Kemendagri

Selasa, 10 Mei 2022 95
RAPAT INTERNAL : Pansus Ketenagalistrikan menggelar rapat internal terkait evaluasi kegiatan dan jadwal konsultasi ke Kemendagri, Senin (9/5).
SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Pembahas Penyelenggaraan Ketenagalistrikan DPRD Kaltim mengelar rapat internal guna membahas evaluasi kegiatan Pansus dan beberapa hal lain di ruang rapat gedung D lantai 3, Senin (9/5).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sapto Setyo Pramono juga dihadiri Wakil Ketua Pansus Bagus Susetyo dan anggota Pansus yakni Safuad, Amiruddin dan Ali Hamdi.

Sapto mengatakan dari hasil rapat internal ini Pansus memutuskan sesuai dengan kegiatan rapat koordinasi di Balikpapan yang sudah lengkap beberapa waktu lalu. Yang kemudian Pansus meminta tambahan satu bulan dalam rangka untuk melakukan konsultasi finalisasi akhir dan fasilitasi di akhir bulan Mei ini agar dapat segera di paripurnakan.

Dikatakan Sapto, bahwa Pansus akan melakukan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dalam rangka finaslisasi Perda nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan.

Menurut politisi partai Golkar ini, selain konsultasi ke Kemendagri, penambahan satu bulan ini juga dikarenakan masalah pandemi covid 19 dan juga dikarenakan ada banyak waktu yang tertunda.

”Kita minta waktu satu bulan, mungkin Insya Allah akhir bulan ini sudah selesai, bisa diparipurnakan dan sudah terjadwal di Badan Musyawarah, jadi tidak ada masalah dan jadi biar bisa segera dijalankan dan diimplementasikan,” ujarnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berkonsekuensi Pidana dan Perdata, Gabungan Komisi Minta Transparansi Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul
Berita Utama 5 Mei 2025
0
SAMARINDA. Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat terkait progres penanganan permasalahan pertambangan ilegal di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, Senin (5/5/2025). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menuturkan dari hasil pemaparan dari perwakilan Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Wil. Kalimantan, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kepala Dinas PMPTSP Kaltim, Direktorat Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, dan lainnya jelas bahwa kegiatan penambangan di wilayah KHDTK Unmul adalah merupakan pertambangan illegal yang berkonsekuensi pidana dan perdata. Berdasarkan koordinat yang beririsan secara langsung dengan konsesi KSU Putra Mahakam Mandiri. “Tadi juga dijelaskan memang pintu masuk ke lokasi itu merupakan konsesi KSU PMM,” kata Darlis Pattalongi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV Baba, dan lainnya. Selain itu, rapat bersepakat untuk meminta Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk melakukan penetapan tersangka paling lama dua minggu. “Sehubungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan telah melakukan langkah – langkah penyidikan berupa pemanggilan terhadap 14 orang saksi dan telah memeriksa 10 orang sebagai saksi, dan menyelesaikan selama dua minggu,”terangnya. Unmul termasuk Fakultas Kehutanan dan Pengelola KHDTK diminta untuk segera menyelesaikan perhitungan valuasi ekonomi untuk mengetahui kerugian materi. Hal ini terkait kerugian materil yang tergolong perdata. Komisi gabungan DPRD Kaltim juga meminta Pemprov Kaltim memberikan dukungan fasilitas kepada pengelola KHDTK. Meminta penanganan kasus KHDTK oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Polda Kaltim untuk dilakukan secara transparan.  Serta meminta Fakultas Kehutanan Unmul untuk mengajukan revisi izin usaha pertambangan (IUP) pihak – pihak yang arealnya masuk dalam kawasan KHDTK (KSU Putra Mahakam Mandiri dan CV Bismillah Reskaltim) kepada Kementerian ESDM RI. Wakil Rektor bidang kerjasama di Universitas Mulawarman (Unmul) Nataniel Dengen menyampaikan Unmul mendapatkan surat dari koperasi untuk kerjasama pertambangan, oleh rektor didisposisi ke wakil rektor bidang kerjasama dan Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2024. Kemudian Dekan Fakultas Kehutanan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama melakukan diskusi yang hasilnya tidak menindaklanjuti permintaan kerjasama sebagimana keinginan dari surat tersebut. "Tidak menanggapi dan tidak melanjutkan,"terangnya. “Satu dua hari setelah lebaran idulfitri mendengar adanya areal KHDTK yang ditambang, kemudian rektor memerintahkan saya melakukan pengecekan lapangan keesokan harinya,” tambahnya. (hms4)
Indeks