Pansus Karhutla Gali Masukan Ke KLHK Terkait Penyempurnaan Ranperda Karhutla

24 April 2024

MASUKAN : Pansus Karhutla ketika melakukan kunjungan untuk menggali masukan dari KLHK, Rabu (24/4).
JAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) melaksanakan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (24/4).

Kunjungan Pansus Karhutla tersebut adalah dalam rangka menerima masukan, saran dan pendapat terkait Ranperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Karhutla serta dukungan dari KLHK.

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Karhutla Sarkowi V Zahry diterima langsung oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri beserta jajaran KLHK.

Tampak hadir Wakil Ketua Pansus Karhutla Agiel Suwarno, dan anggota pansus diantaranya Selamat Ari Wibowo, Encik Wardani,H Baba, Eddy Sunardi Darmawan, Jawad Sirajuddin, Mimi Meriami Br Panne, serta Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur.

Dikatakan Sarkowi V Zahry bahwa pansus sedang menggali masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan ranperda.

“Masukan-masukan yang sifatnya legal drafting, ada yang substansi. Nah kita di Kementerian LHK ini meminta untuk pengayaan-pengayaan terkait dengan substansi,” ujarnya usai menggelar pertemuan di ruang rapat Ditjen PPI KLHK Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Pasalnya, KLHK merupakan pemangku kewenangan lahan-lahan yang rawan terhadap kebakaran hutan.

“Sehingga kita minta secara regulasi dan acuan apa saja yang bisa kita jadikan acuan sebagai landasan hukum perda kita,” kata Sarkowi.

Selain itu, lanjutnya, pembahasan terkait dengan  pengistilahan yang seperti apa secara umum digunakan pada KLHK yang bisa dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang tidak bertentangan di Katim.

“Kemudian juga hal-hal baru yang bisa kita rumuskan di perda sehingga itu akan efektif,” sebut politisi partai Golkar ini.

Ia mencontohkan seperti status bencana yang selama ini menjadi kendala untuk melakukan aksi-aksi penanggulangan bencana.

“Kita coba melakukan inovasi yang tentu dengan minta pendapat dari berbagai pihak supaya tidak melanggar. Bagaimana penentuan status itu kita tetapkan sehingga tidak mempersulit penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks