Nidya Listiyono Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024

3 Juli 2023

RAPAT PLENO : Nidya Listiyono saat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Aula KPU Kaltim, Selasa (27/6).
SAMARINDA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menyelengarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 yang dipimpin Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dengan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang mewakili Ketua DPRD Kaltim, Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung, Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan, perwakilan Korem 091/Aji Suryanata Kusuma, perwakilan Polda Kaltim, KPU dari 10 kabupaten/kota, dan 16 perwakilan partai politik di Aula KPU Kaltim, Selasa (27/6).

Rapat Pleno tersebut diselenggarakan atas dasar Peraturan KPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelengaraan pemilihan umum.

Rudiansyah dalam sambutanya menyampaikan bahwasanya berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seyogyanya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan berbasis “De Jure” yang melambangkan telah didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

“Prosedur dimulai saat DP4 yang diterima baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri disinkronisasi dengan data pemilih terakhir yang dimilik KPU, untuk kemudian dīturunkan kepada KPU kabupaten/kota se-lndonesia untuk dikonsolidasikan,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Nidya Listiyono menjelaskan bahwa 10 kabupaten/kota telah menyampaikan seluruh jumlah DPT dan TPS serta pemilih laki-laki dan perempuan yang kemudian telah diplenokan dan disahkan oleh KPU Kaltim.

Ia mengharapakan agar seluruh proses menuju pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Tahapan-tahapan yang dilakukan KPU terus berjalan dan sekali lagi DPRD Provinsi Kaltim tentu akan mensupport full kegiatan ini,” ujarnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks