Muhammad Samsun Hadiri Launcing Benih Pisang Hasil Kultur Jaringan di Desa Batuah

Minggu, 6 Agustus 2023 66
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun turut menghadiri Launching Benih Pisang Hasil Kultur Jaringan BBI TPH, serta Penyerahan SK Penetapan BBI TPH sebagai BLUD sekaligus panen Kelengkeng di Desa Batuah, Kukar, Minggu (6/8).
KUKAR. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri acara Launching Benih Pisang Hasil Kultur Jaringan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBI TPH), serta Penyerahan SK Penetapan BBI TPH sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekaligus panen Kelengkeng, Minggu (6/8/2023).

Berlokasi di Kantor UPTD (BBI TPH), Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Muhammad Samsun bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian/Plt Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Inti Pertiwi Aswari, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pangan TPH Siti Farisyah Yana beserta seluruh undangan tampak menikmati acara sembari menikmati suguhan dan berbincang dengan warga setempat.
Muhammad Samsun memberikan apresiasi kepada BBI TPH yang sukses mengembangkan benih atau bibit unggul untuk tanaman pangan dan hortikultura di Kaltim. “Luar biasa sekali ya, kita rupanya memiliki balai benih yang cukup modern, cukup besar, dan bisa menghasilkan benih atau bibit-bibit unggul untuk tanaman pangan dan hortikultura di Kaltim,” ujarnya.

Pengembangan bibit yang dilakukan BBI PTH ternyata sudah menggunakan metode kultur jaringan, dan ini disebut-sebut sebagai sistem pengembangan bibit dan benih yang tercanggih dan dilakukan secara sistematis.

“Sehingga BBI TPH mampu menghasilkan bibit atau benih unggul alias F1 dengan sistem kultur jaringan. Luar biasa lagi, ini yang pertama di Indonesia, dan Kaltim yang pertama mengembangkan sistem seperti ini,” sebut Samsun.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, dengan adanya inovasi pertanian melalui pembibitan dengan sistem kultur jaringan, Petani Kaltim bisa lebih sejahtera dan penghasilan petani meningkat kedepannya. “Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk meningkatkan pertanian di Kaltim, khususnya meningkatkan pendapatan para petani yang ada di Kaltim,” harapnya. (hms6)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks