Momentum Hari Guru Nasional 2024, Nanda Berharap Guru Mendapatkan Perhatian Lebih Dari Pemerintah

Sabtu, 23 November 2024 94
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA - Memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap Tanggal 25 November,  Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis berharap, guru-guru yang ada di Kaltim mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah.

Perempuan yang akrab disapa Nanda ini menyebut, guru memiliki peran sentral dalam membentuk para siswa menjadi individu yang sukses. “Dorongan motivasi dan ilmu yang diberikan guru telah memberikan banyak sekali pemahaman di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para guru di Kaltim, ia berharap adanya peningkatan taraf hidup yang signifikan dari pemerintah, baik dalam bentuk tambahan insentif finansial, pengembangan profesional, atau pengakuan publik.

Peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim, bukan hanya mengandalkan faktor kecerdasan dari para siswa belaka. Apalagi kata Nanda, Kaltim bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), fokus pada kearifan lokal diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Khususnya kurikulum berbasis kearifan lokal. Apalagi Kaltim jadi IKN,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara perlu terus didorong.

“Jangan ada lagi membeda-bedakan hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Antara di kota dan desa harus setara, baik fasilitas pendidikannya, maupun tenaga pengajarnya,” tegas Nanda.

Selain itu dirinya juga turut menyampaikan dukungan dalam upaya pemerataan guru, terutama bagi mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, insentif lebih besar untuk guru di wilayah-wilayah terpencil akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Kaltim. “Pemerataan guru juga diperlukan. Mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil perlu diberikan insentif lebih besar,” harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, peningkatan kesejahteraan guru akan memberikan motivasi dan dorongan bagi para pendidik untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik dalam membentuk generasi muda Kaltim menjadi lebih baik. “Selamat Hari Guru Nasional. Semoga, dengan upaya bersama, Kaltim dapat terus maju melalui peningkatan kualitas para guru,” tandasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Paripurna DPRD Kaltim ke-35: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 12 September 2025
0
Samarinda— DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas kerja sama intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Anggaran bukan hanya angka. Ia adalah cerminan visi pembangunan dan keberanian menjawab tantangan daerah secara konkret,” tambahnya. Sementara, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi aktual dan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, dan Sekda Kaltim, disaksikan seluruh peserta rapat. Momen ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar tahapan selanjutnya berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim. Suasana rapat berlangsung khidmat dan terbuka untuk publik, mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran daerah. (adv/hms6)