Momentum Hari Guru Nasional 2024, Nanda Berharap Guru Mendapatkan Perhatian Lebih Dari Pemerintah

Sabtu, 23 November 2024 87
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA - Memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap Tanggal 25 November,  Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis berharap, guru-guru yang ada di Kaltim mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah.

Perempuan yang akrab disapa Nanda ini menyebut, guru memiliki peran sentral dalam membentuk para siswa menjadi individu yang sukses. “Dorongan motivasi dan ilmu yang diberikan guru telah memberikan banyak sekali pemahaman di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para guru di Kaltim, ia berharap adanya peningkatan taraf hidup yang signifikan dari pemerintah, baik dalam bentuk tambahan insentif finansial, pengembangan profesional, atau pengakuan publik.

Peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim, bukan hanya mengandalkan faktor kecerdasan dari para siswa belaka. Apalagi kata Nanda, Kaltim bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), fokus pada kearifan lokal diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Khususnya kurikulum berbasis kearifan lokal. Apalagi Kaltim jadi IKN,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara perlu terus didorong.

“Jangan ada lagi membeda-bedakan hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Antara di kota dan desa harus setara, baik fasilitas pendidikannya, maupun tenaga pengajarnya,” tegas Nanda.

Selain itu dirinya juga turut menyampaikan dukungan dalam upaya pemerataan guru, terutama bagi mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, insentif lebih besar untuk guru di wilayah-wilayah terpencil akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Kaltim. “Pemerataan guru juga diperlukan. Mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil perlu diberikan insentif lebih besar,” harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, peningkatan kesejahteraan guru akan memberikan motivasi dan dorongan bagi para pendidik untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik dalam membentuk generasi muda Kaltim menjadi lebih baik. “Selamat Hari Guru Nasional. Semoga, dengan upaya bersama, Kaltim dapat terus maju melalui peningkatan kualitas para guru,” tandasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)
Indeks