Momentum Hari Guru Nasional 2024, Nanda Berharap Guru Mendapatkan Perhatian Lebih Dari Pemerintah

Sabtu, 23 November 2024 145
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA - Memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap Tanggal 25 November,  Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis berharap, guru-guru yang ada di Kaltim mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah.

Perempuan yang akrab disapa Nanda ini menyebut, guru memiliki peran sentral dalam membentuk para siswa menjadi individu yang sukses. “Dorongan motivasi dan ilmu yang diberikan guru telah memberikan banyak sekali pemahaman di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para guru di Kaltim, ia berharap adanya peningkatan taraf hidup yang signifikan dari pemerintah, baik dalam bentuk tambahan insentif finansial, pengembangan profesional, atau pengakuan publik.

Peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim, bukan hanya mengandalkan faktor kecerdasan dari para siswa belaka. Apalagi kata Nanda, Kaltim bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), fokus pada kearifan lokal diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Khususnya kurikulum berbasis kearifan lokal. Apalagi Kaltim jadi IKN,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara perlu terus didorong.

“Jangan ada lagi membeda-bedakan hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Antara di kota dan desa harus setara, baik fasilitas pendidikannya, maupun tenaga pengajarnya,” tegas Nanda.

Selain itu dirinya juga turut menyampaikan dukungan dalam upaya pemerataan guru, terutama bagi mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, insentif lebih besar untuk guru di wilayah-wilayah terpencil akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Kaltim. “Pemerataan guru juga diperlukan. Mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil perlu diberikan insentif lebih besar,” harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, peningkatan kesejahteraan guru akan memberikan motivasi dan dorongan bagi para pendidik untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik dalam membentuk generasi muda Kaltim menjadi lebih baik. “Selamat Hari Guru Nasional. Semoga, dengan upaya bersama, Kaltim dapat terus maju melalui peningkatan kualitas para guru,” tandasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.