Mecaq Undat Tradisi Yang Harus Terus Diwariskan

Kamis, 23 Juni 2022 1194
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah serta Forkopimda Kutai Kartanegara dan tokoh masyarakat dan Ormas Daerah menghadiri upacara dan pesta panen di Desa Budaya Sungai Bawang, Muara Badak.
KUKAR. Dianugrahi sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman tradisi dan budaya yang lahir dari berbagai macam etnis di Kalimantan
Timur menjadi salah satu indentitas bangsa Indonesia.

Mecaq Undat misalnya, tradisi yang telah ada sejak jaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat etnis dayak di Desa Budaya Sungai Bawang, Muara Badak, Kutai Kartanegara.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menjelaskan tradisi Mencaq Undat merupakan wujud rasa syukur masyarakat dalam mengambut musim panen padi yang diungkapkan dalam bentuk upacara dan pegelaran seni budaya.

Syarat akan nilai-nilai luhur dan semangat gotong royong yang terkandung didalamnya maka sudah seharusnya Mecaq Undat harus terus diwariskan dan dilestarikan serta dikembangkan dari generasi ke generasi.

"Saya berharap pelaksanaan upacara Mecaq Undat bisa berjalan lancar tanpa kekurangan satu apapun, sekaligus semangat bagi masyarakat untuk terus menjaga tradisi sehingga Usngai Bawang sebagai desa budaya bisa mengundang banyak pengunjung yang ingin mengenal salah satu tradisi etnis dayak Kenyah tersebut" jelas Makmur saat menghadiri Mecaq Undat dan pagelaran seni dan budaya daerah Desa Budaya Sungai Bawang Tahun 2022, Kamis (23/6).

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan tradisi orang tua dan leluhur terjaga dengan baik salah satunya Mecaq Undat yang dilaksanakan dengan baik melalui desa-desa. Dukungan pemerintah daerah melalui anggaran desa dan pelaksanaannya diselenggarakan secara gotong royong.

"Pesta panen sebagai bentuk rasa syukur kepada sang Pencipta dan kegembiraan yang berbalut nilai spiritual"katanya Ia menjelaskan terdapat seratus festival yang dirancang yang ada di setiap desa dan kecamatan.

Salah satunya di Tabang hampir setiap desa memiliki agenda pesta Adat tahunan dan rencana akan disatukan
dalam agenda festival Kecamatan Tabang.

Demikian pula desa dan kecamatan lain akan disatukan dalam wadah festival yang lebih besar sehingga akan masuk pulan nantinya dalam kalender pariwisata Kukar yang diharapkan banyak mengundang wisatawan sehingga geliat perekonomian rakyat dapat berkembang.

Posisi yang dekat dengan Bandara APT Pranoto Samarinda, menjadikan Sungai Bawang cukup strategis.

"Kami sudah pernah menyampaikan ke pihak Otoritas bandara agar antara Sungai Bawang dengan Bandara APT Pranoto bisa terkoneksi, jadi apabila menunggu pesawat bisa singgah dan melihat tradisi 
budaya" imbuhnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.