Makmur Kunjungi Pondok Pesantren Hidayatullah

Senin, 31 Mei 2021 165
BERI PENYAMPAIAN : Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK memberikan penyampaian saat menghadiri acara Silaturahmi Syawal 1442 H di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Jum’at (28/5) lalu.
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri acara Silaturahmi Syawal 1442 H yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jum’at (28/5). Pondok Pesantren yang terletak di jalan Mulawarman Kelurahan Teritip Balikpapan itu turut pula dihadiri pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah se- Kaltim.

Dikatakan Hamzah Akbar selaku Ketua yayasan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah adalah merupakan lembaga yang aktif pada kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dakwah, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang dalam perjalanannya terus menerus melakukan pembenahan disegala bidang.

“Lembaga ini akan terus melakukan pembenahan disegala bidang dengan harapan kelak bisa melahirkan santri yang siap mengabdi ke masyarakat,” ungkap Hamzah Akbar.

Selanjutnya, Makmur mengatakan, atas nama teman - teman di DPRD Kaltim menyampaikan ucapan terima kasih atas peran yang luar biasa dari Pondok Pesantren Hidayatullah dalam rangka pembinaan umat.

“Karena pembinaan dalam pendidikan formal kita sangat kurang, jadi justru itulah peran swasta sungguh luar biasa, syukur Alhamdulillah. Hidayatullah banyak mencetak ulama, ustazd dan ustazdah yang memberikan arti bagi kehidupan masyarakat kita,” ucap Politisi Partai Golkar ini.

Kemudian mantan Bupati Berau ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dimasa pandemi covid 19 ini. Ia meminta agar lembaga pesantren juga memberikan edukasi serta pemahaman kepada jamaah maupun masyarakat tentang pentingnya untuk tetap terus mematuhi prokes.

“Kami harapkan kepada para alim ulama maupun guru - guru agama agar turut serta memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga prokes demi menekan penyebaran virus covid 19 ini,” kata Makmur. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks