LAUNCHING : Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim ketika menghadiri launching gratispol, Senin (21/4).

Senin, 21 April 2025 33
Ketua DPRD Kaltim Harapkan Program Gratispol Jadi Program Daerah
SAMARINDA. Launching Program Gratispol oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tampak dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana.
Kegiatan yang digelar di Plennary Hall GOR Kadrie Oening Sempaja, Senin (21/4) juga turut dihadir sejumlah Anggota DPRD Kaltim diantaranya Sigit Wibowo, Subandi, Guntur, Damayanti, H Baba, Abdul Rahman Agus, Akhmed Reza Fachlevi, La Ode Nasir, Darlis Pattalongi, Semmy Permata Sari, Yonavia, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sayid Muziburrachman, Yusuf Mustafa, Syahariah Mas’ud, Syarifatul Sya’diah, Abdulloh, Sapto Setyo Pramono, Budianto Bulang, Syarkowi V Zahry, Apansyah, Abdul Giaz, Muhammad Husni Fahruddin, Fadly Imawan, Baharuddin Muin, Salehuddin,dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.
Program Gratispol terdiri dari layanan kesehatan bermutu gratis, biaya admin rumah gratis, seragam sekolah gratis, pendidikan sampai jenjang S3 gratis, wifi desa gratis serta umroh dan ibadah marbot atau penjaga rumah ibadah gratis.
Acara diisi dengan penampilan tari oleh SLB berkolaborasi dengan Taman Budaya, kemudian dilanjutkan dengan  penandatangan kesepakatan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 53 perguruan tinggi negeri dan swasta se Kaltim, lanjut penandatangan kesepakatan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu bersama BPJS.
Kemudian peluncuran gratis biaya administrasi kepemilikan rumah secara simbolis, penyerahan seragam sekolah dan tas kepada siswa SMP SLB dan penyerahan secara simbolis internet gratis kepada 5 kepala desa.
Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa acara launching gratispol berlangsung meriah. Dan DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya terhadap program-program strategis dari pemerintah daerah.
“Launching hari ini ada enam yang kita lihat, mulai dari umroh, biaya gratis rumah, kesehatan, dan pendidikan,” sebut Hamas sapaan akrabnya.
Ia kemudian menyarankan kepada gubernur dan wakilnya agar program tersebut di buat perdanya.
“Jadi program ini bukan hanya dari inisiatif pemerintah tapi juga menjadi program daerah. Jadi di perdakan supaya menjadi tanggung jawab bersama. Itu usulan kami di DPRD, mudah-mudahan ini di tangkap oleh pemerintah. Jadi bukan hanya masuk ke RPJMD tapi menjadi program daerah dalam bentuk perda,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya mengatakan menyampaikan peluncuran Gratispol merupakan momen bersejarah, tak hanya karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, namun juga menjadi simbol transformasi besar di sektor pelayanan dasar.
“Gratispol adalah program emas dan lompatan besar untuk menjadikan Kaltim daerah maju dan setara dengan daerah lainnya yang sudah maju,” kata Gubernur yang biasa disapa Harum. (hms4/hms8/ hms12)A
TULIS KOMENTAR ANDA
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)