Ketua DPRD Kaltim Harapkan Program Gratispol Jadi Program Daerah

Senin, 21 April 2025 62
LAUNCHING : Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim ketika menghadiri launching gratispol, Senin (21/4).
SAMARINDA. Launching Program Gratispol oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tampak dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana.

Kegiatan yang digelar di Plennary Hall GOR Kadrie Oening Sempaja, Senin (21/4) juga turut dihadir sejumlah Anggota DPRD Kaltim diantaranya Sigit Wibowo, Subandi, Guntur, Damayanti, H Baba, Abdul Rahman Agus, Akhmed Reza Fachlevi, La Ode Nasir, Darlis Pattalongi, Semmy Permata Sari, Yonavia, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sayid Muziburrachman, Yusuf Mustafa, Syahariah Mas’ud, Syarifatul Sya’diah, Abdulloh, Sapto Setyo Pramono, Budianto Bulang, Syarkowi V Zahry, Apansyah, Abdul Giaz, Muhammad Husni Fahruddin, Fadly Imawan, Baharuddin Muin, Salehuddin,dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

Program Gratispol terdiri dari layanan kesehatan bermutu gratis, biaya admin rumah gratis, seragam sekolah gratis, pendidikan sampai jenjang S3 gratis, wifi desa gratis serta umroh dan ibadah marbot atau penjaga rumah ibadah gratis.

Acara diisi dengan penampilan tari oleh SLB berkolaborasi dengan Taman Budaya, kemudian dilanjutkan dengan  penandatangan kesepakatan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 53 perguruan tinggi negeri dan swasta se Kaltim, lanjut penandatangan kesepakatan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu bersama BPJS.

Kemudian peluncuran gratis biaya administrasi kepemilikan rumah secara simbolis, penyerahan seragam sekolah dan tas kepada siswa SMP SLB dan penyerahan secara simbolis internet gratis kepada 5 kepala desa.

Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa acara launching gratispol berlangsung meriah. Dan DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya terhadap program-program strategis dari pemerintah daerah.

“Launching hari ini ada enam yang kita lihat, mulai dari umroh, biaya gratis rumah, kesehatan, dan pendidikan,” sebut Hamas sapaan akrabnya.

Ia kemudian menyarankan kepada gubernur dan wakilnya agar program tersebut di buat perdanya.


“Jadi program ini bukan hanya dari inisiatif pemerintah tapi juga menjadi program daerah. Jadi di perdakan supaya menjadi tanggung jawab bersama. Itu usulan kami di DPRD, mudah-mudahan ini di tangkap oleh pemerintah. Jadi bukan hanya masuk ke RPJMD tapi menjadi program daerah dalam bentuk perda,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya mengatakan menyampaikan peluncuran Gratispol merupakan momen bersejarah, tak hanya karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, namun juga menjadi simbol transformasi besar di sektor pelayanan dasar.

“Gratispol adalah program emas dan lompatan besar untuk menjadikan Kaltim daerah maju dan setara dengan daerah lainnya yang sudah maju,” kata Gubernur yang biasa disapa Harum. (hms4/hms8/ hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.