Kukuh Perjuangkan Relawan Bencana, Ternyata ini Alasan Fuad Fakhruddin

8 November 2024

Kukuh Perjuangkan Relawan Bencana, Ternyata ini Alasan Fuad Fakhruddin
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fuad Fakhruddin mengusulkan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan para relawan kebencanaan. Sebab, mereka telah menjadi garda depan sekaligus tulang punggung penanggulangan bencana. Para relawan ini berani mempertaruhkan nyawa demi melindungi warga yang membutuhkan.

Di Kota Samarinda, para relawan ini tergabung dalam 78 kelompok dan tersebar di 10 wilayah kecamatan. Selama ini, mereka telah banyak berkontribusi dalam menanggulangi bencana, khususnya kebakaran.

Ketika api melahap bangunan, tak jarang para relawan langsung turun tangan dengan peralatan yang memadai. Bahkan, menjangkau kawasan yang sulit diakses oleh petugas pemadam kebakaran (damkar) dari pemerintah.

Karena jasa dan pengorbanannya, Fuad mendesak pemerintah memberikan apresiasi lebih bagi para relawan bencana. Harapan sekaligus desakan Fuad tersebut tak lepas dari latar belakangnya yang pernah aktif di dunia relawan. “Masyarakat Samarinda terkenal dengan kekompakannya. Saya ingin pemerintah benar-benar hadir dan memberi dukungan kepada para relawan yang telah mengorbankan banyak hal demi keselamatan orang lain,” jelas Fuad.

Pria yang sebelumnya berkarier di DPRD Samarinda ini menilai, para relawan memang layak mendapatkan perhatian lebih terkait jaminan kesejahteraannya. Apalagi, mereka rela membantu tanpa pamrih. Dengan duduk di DPRD Kaltim, Fuad melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak para relawan.

Ia berharap melalui kebijakan maupun rekomendasi kepada pemerintah provinsi, kesejahteraan para relawan kebencanaan dapat ditingkatkan.

Tidak hanya berupa dukungan materi, tetapi juga pengakuan yang memperkuat moral para relawan dalam menjalankan tugas mereka. “Relawan adalah bukti nyata dari kepedulian sosial. Mereka tak sekadar bekerja, namun mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Saya akan memastikan ada kebijakan yang berpihak pada mereka,” tambah Fuad.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Fuad optimis semangat para relawan di Samarinda akan terus membara, menjaga budaya tolong-menolong yang menjadi ciri khas kota tersebut. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Husin Djufri Dorong Optimalisasi Potensi Ekonomi di Wilayah Pesisir
admin 13 November 2024
0
SAMARINDA – Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut dan pantai memiliki potensi ekonomi cukup besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Husin Djufri belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah. “wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati yang mempunyai peran dan fungsi sosio-ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Husin. Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu. Tak hanya itu, dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya. Maka hal ini daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya, sehingga regulasi pemanfaatannya sangat dibutuhkan. “Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” urainya. Politis PPP ini berharap masyarakat yang bermukim di daerah pesisir tak lagi menempati wilayah strata ekonomi  yang lebih rendah dibanding masyarakat yang bermukim di darat. Sehingga paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus segera diakhiri. “Langkah awal salah satunya, mulai dari pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga pengembangan pembangunan di pesisir lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” pungkasnya. (adv/hms6)