Komisi III Tindak Lanjuti Insiden Penabrakan Jembatan Dondang

Senin, 8 Maret 2021 93
Hearing Komisi III DPRD Kaltim terkait insiden penabrakan Jembatan Dondang Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara
SAMARINDA. Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Komisi bidang pembangunan infrastruktur ini mengambil langkah cepat menindaklanjuti insiden penabrakan Jembatan Dondang di Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Komisi ini menghadirkan pihak yang berkaitan erat dengan insiden tersebut, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Dinas PUPR Kaltim dan Perusahaan pemilik Tongkang Batu Bara Prima Sakti.

Atas insiden tersebut, Komisi III dalam pertemuan mengharapkan pengujian hingga sampai mana pergeseran bagian bawah jembatan yang terletak didasar sungai. “Insiden ini terjadi kedua kalinya, sehingga perlu ada tindakan preventif. Siapa yang bisa menjamin bahwa atas penabrakan jembatan yang cukup fatal ini, jembatan tidak runtuh?”, imbuh Hasanuddin.

Oleh sebab itu, Politisi Golkar ini menilai penting dan mendesar agar dilakukan evaluasi SOP pengamanan jembatan Dondang. Selain itu evaluasi kerugian kerusakan secara maksimal juga penting. “Kedepan kami minta dibawah jembatan harus dipasang CCTV yang dapat memantau selama 24 jam dalam sehari. Terkait perencanaan perbaikan sebaiknya dipresentasikan lebih dulu,” kata Hasanuddin.

Untuk kesekian kalinya, Hasanuddin juga mengingatkan terkait kerugian atas kegiatan yang tidak memberikan pendapatan bagi daerah. Justru aktivitas kapal yang memuat batu bara dan melintas jalur air di Bumi Etam tersebut menyisakan banyak masalah, seperti insiden penabrakan jembatan hingga masalah lain yang dilaporkan oleh masyarakat. (adv/hms5)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)