Komisi II DPRD Kaltim Gelar RDP Fasilitasi IKAPAL tentang Pengelolaan Alur Sungai Mahakam

Rabu, 19 Juni 2024 189
Komisi II DPRD Kaltim bersama Dishub Kaltim, KSOP Kelas I Samarinda, KSOP Kelas I Balikpapan, KUPP Kelas III Samboja, PT. MBS dan IKAPAL Gelar RDP di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu (19/06).

SAMARINDA.Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan Rapat Dengar Pendapat Membahas Fasilitasi Audensi Ikatan Pekerja dan Pengusaha Lokal (IKAPAL) terkait alur sungai Mahakam di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu (19/06).

 

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Muin serta turut hadir Anggota Komisi II, antara lain Agiel Suwarno, Sapto Setyo Pramono, Selamat Ari Wibowo, A.Komariah. 

 

RDP tersebut turut dihadiri PT. Melati Bhakti Satya, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kuala Samboja, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, Ikatan Pekerja dan Pengusaha Lokal (IKAPAL), serta Dinas Perhubungan Kaltim.

 

Nidya Listiyono mengatakan diadakannya rapat ini bertujuan untuk mengetahui tarif pengangkutan kapal di STS Muara Berau dan kedua adalah mediasi terkait persoalan lahan warga Balikpapan yang saat ini masih belum memiliki SHM diatas tanah yang diklaim sebagai tanah kesyahbandaraan (KSOP Balikpapan).

 

Hal senada dikatakan oleh Hasanuddin Mas’ud, bahwa selama ini pelaksanaan kegiatan di Sungai Mahakam terutama Muara Berau dan Muara Jawa termasuk Samboja tidak mengikut sertakan Pemerintah Daerah sehingga banyak pembahasan yang perlu diperdalam.

 

“Kami meminta dengan hormat kepada Masyarakat Cemara Balikpapan untuk bisa dilengkapi seluruh berkas terkait status tanah yang saat ini dipersoalkan,” ucap Nidya Listiyono. Data tersebut nantinya akan dijadikan bahan Komisi II untuk mengkaji dan dasar untuk mengundang kembali dalam agenda rapat selanjutnya bersama KSOP Balikpapan.

 

Selain itu, Komisi II meminta KUPP Kuala Samboja untuk memberikan data jumlah Veisel yang beraktifitas di Perairan Muara Berau dan Muara Jawa.(hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sabaruddin Dorong Implementasi Cepat Teknologi Air Anhui di Samarinda
Berita Utama 11 Desember 2025
0
SAMARINDA. Seperti celah jalan keluar yang mulai tampak, pertemuan tindak lanjut kerja sama sister-province antara Kalimantan Timur dan Provinsi Anhui, Tiongkok, membawa angin optimisme baru bagi upaya penanganan banjir di Bumi Etam. Agenda resmi tersebut digelar Selasa (09/12/2025) di Ivory Restaurant, Hotel Mercure Samarinda, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan dihadiri perwakilan Anhui Yajing Rainwater Utilization Technology Co., Ltd. Forum ini menjadi ruang sinkronisasi data serta strategi pemanfaatan teknologi pengelolaan air—mulai dari sistem penangkapan air hujan, drainase modern, hingga pengolahan air terpadu. Para peserta diminta membawa data curah hujan, kondisi drainase, serta peta banjir sebagai basis pembahasan teknis dengan tim dari Anhui. Dari seluruh peserta, sosok yang paling menyoroti urgensi kolaborasi ini adalah Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya acara seremonial, tetapi lanjutan konkret dari kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya antara Kaltim dan Anhui. “Kerja sama sebagai twin sister sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita menindaklanjutinya. Pihak Anhui sangat terbuka, bahkan siap berinvestasi khusus untuk penanganan banjir. Teknologi mereka bagus, dan sangat mungkin diterapkan di daerah kita,” ujarnya. Sabaruddin juga menekankan bahwa Samarinda, kota yang paling sering terdampak banjir, harus menjadi prioritas penerapan teknologi air tersebut. Ia menilai pertemuan bersama antara Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan pihak Anhui menjadi langkah penting sebelum membahas model investasi maupun implementasinya. “Kedua daerah harus duduk satu meja. Kita perlu membahas bagaimana teknologi itu dijalankan dan seperti apa pola investasinya. Banjir di Samarinda harus ditangani secara serius. Soal nilai investasi berapa pun, selama untuk menyelesaikan banjir, harus dijalankan dengan baik,” tegasnya. Ia juga memastikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim berdiri penuh di belakang upaya kolaborasi ini. “Komisi II sangat mendukung, dan teman-teman DPRD juga tidak ada yang keberatan. Banjir sudah terlalu sering, masyarakat perlu solusi nyata. Dengan teknologi dari Anhui, tentu kami mendukung penuh,” tambahnya. Pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltim tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju penerapan teknologi pengelolaan air modern di kawasan rawan banjir. Kehadiran Sabaruddin sebagai suara yang paling vokal menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk memastikan kerja sama ini tidak berhenti pada tataran pembahasan, tetapi benar-benar diwujudkan demi kepentingan masyarakat. (hms7)  
Indeks