Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Belum Maksimal

Senin, 13 Juni 2022 228
Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim
SAMARINDA. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Anggota Fraksi Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi didapuk untuk membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Dalam pandangan umum fraksi, Reza meminta penjelasan terhadap Pemprov Kaltim terkait pelaksanaan APBD 2021.Diantaranya terkait anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum maksimal.

“Kemudian terkait Silpa sebesar Rp 2,446 triliun. Ternyata ada belanja anggaran yang belum terserap secara maksimal,” terangnya.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga peningkatan yang komprehensif bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, dirinya memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Terutama dibidang pendidikan dengan mutu yang lebih baik. Namun, demikian wakil rakyat dari Dapil Kukar ini memandang, hal ini perlu ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun agar lebih baik lagi,seperti pembangunan sarana dan prasarannya.

Sama halnya dengan kesehatan, menurut Reza perlu ditingkatkan, supaya bisa memberikan pelayanan ke masyarakat lebih optimal. “Kalau pelayanan tidak maksimal, kan itu sangat memukul masyarakat,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)