Ketua DPRD Kaltim Siap Berikan Dukungan

Jumat, 30 September 2022 90
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (baju hitam) saat menghadiri perlombaan balap ketinting dalam rangka memeriahkan Acara Adat Kutai Kartanegara (ERAU 2022), di Dermaga Kumala, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (30/9).
KUKAR – DPRD Kaltim siap mendukung upaya pelestarian adat dan budaya serta tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar). Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud usai menghadiri perlombaan balap ketinting dalam rangka memeriahkan Acara Adat Kutai Kartanegara (ERAU 2022), di Dermaga Kumala, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (30/9).

Dikatakan Hamas, sapaan akrabnya, bahwa selama punya kebijakan dirinya akan terus mendukung adat istiadat ataupun budaya daerah agar terus dilestarikan. “Kedepannya, mudah-mudahan lomba balap ketinting, ataupun perlombaan lainnya yang berupa ketangkasan dan keterampilan, ini akan terus ada. Dan harapannya, kegiatan seperti ini dapat melahirkan leadership yang punya ketangkasan dan keterampilan dari Kutai Kartanegara,” harap dia.

“Pada prinsipnya kami dari pemerintah tentu bersama-sama dengan kesultanan, akan terus mensupport kegiatan pelestarian adat budaya. Inysaallah, kita bersama-sama dengan kesultanan, akan terus memberikan dukungan. Bukan hanya dalam bentuk Erau, tapi juga budaya dan istiadat yang lain,” jelas Hamas.

Menurut dia, pesta adat Erau ini merupakan upaya untuk pelestarian tradisi kesultanan dan adat istiadat Kabupaten Kukar. Untuk itu, pihak kesultanan dan masyarakat sudah menjadi keharusan untuk menjaganya. “Begitu juga pemerintahan. Kehadiran pemerintah dibutuhkan bagi upaya pelestarian budaya kesultanan dan adat istiadat,” jelas Politisi Golkar ini.

Adapun, gelaran lomba balap ketinting ini diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Ketinting (POK) Kabupaten Kukar. Pelaksanaan lomba dibuka langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, H. Adji Muhammad Arifin.

Perlombaan balap ketinting berlangsung meriah. Lomba itu digelar dalam rangkaian kegiatan Erau Adat Pelas Benua 2022 yang berlangsung selama 14 hari dan berakhir 3 Oktober 2022. Erau Adat Pelas Benua 2022 yang merupakan tradisi ritual dan pesta adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tahun ini akhirnya kembali digelar setelah selama dua tahun absen akibat pandemi covid-19. Seperti tahun- tahun sebelumnya, pelaksanaan Erau dipadukan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tenggarong yang jatuh pada 29 September lalu. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks