Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Harapkan Pembahasan Perubahan APBD Segera di Selesaikann

Senin, 6 September 2021 150
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, harapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terhadap perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) segera di bahas lebih lanjut. Kamis (2/9/2021) siang Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyampaikanTerkait dengan RAB yang di sampaikan oleh pemerintah belum masuk. “Kaitannya dengan masalah ini, kita belum tau, dan belum masuk” kata Makmur.

Dalam penyampaiannya, politisi Golkar tersebut juga telah menyampaikan beberapa usulan dalam musrenbang. Dalam hal ini, usulan yang di berikan pun tak tanggung-tanggung. Sebanyak 5000 usulan di tawarkan kepada pihak pemerintah. “Kita di musrembang ada 5000 usulan” ucapnya.

Namun, dalam hal ini belum terbahas secara tuntas dan gamblang. Makmur menyampaikan, terkait usulan yang cukup banyak tersebut “Tapi belum di input dan kita nggak tau, padahal ada banyak sekali usulan” bebernya.

Di konfirmasi di sisi lain, perubahan yang di lakukan juga meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kita juga bahas masalah APBD. Baik APBD Perubahan dan APBD Murni, dan kita masih menunggu itu, menunggu dari Pemprov Kaltim” tuturnya.

Pimpinan DPRD Kaltim tersebut pun, berharap agar segera untuk di tuntaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan ini kepada Pemprov Kaltim. “Ya kalau memang sudah clear, segera sampaikan ke kita, dan akan segera kita bahas” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)