Ketua DPRD Kaltim Dukung Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di Kaltim

Senin, 6 Maret 2023 92
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat menyampaikan pemaparan dalam FGD, pada Rabu (1/2/2023) di Hotel Platinum Balikpapan
BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud baru-baru ini menghadiri Focus Group Discussion yang digelar oleh Pengurus Wilayah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Rabu (1/2/2023) di Hotel Platinum Balikpapan.

Digagas menjadi narasumber pada acara yang juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Sejumlah masukan disampaikan Hasanuddin saat dirinya menyampaikan pemaparan. Menurutnya, Anggaran Khusus sangat diperlukan jika ingin mendorong perguruan tinggi swasta terus maju dan berkembang.

Selain itu dukungan terkait itu sangat diperlukan dari stake holder, diantaranya Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim. Indikator yang juga diperlukan yaitu bagaiman Indeks Human Develompent, infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang hingga Strata 3. 

Masih menurut Hasan, tantangan yang dihadapi Kaltim menyongsong IKN tidaklah sederhana, kedepan semua sektor akan memiliki tantangan masing-masing. "Termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam hal ini Perguruan tinggi swasta sebagai bagian penting mendukung pembangunan daerah dari segi pendidikan dan SDM. Sehingga capaian Unggul menjadi hal penting yang harus bisa diraih agar tidak kalah bersaing dengan Perguruan Tinggi Swasta dari Luar Kaltim yang sangat mungkin untuk masuk dan bersaing," kata Hasanuddin Mas'ud.

Untuk diketahui, narasumber lain yang juga hadir dalam FGD tersebut yakni, Anggota DPR RI Hetifah Sjarifudin, Dr M Akbar  Kepala LLDIKTI Wilayah XI dan Myrna Asnawi Safitri. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)
Indeks