“Karang Paci” Dukung Tuntutan Mahasiswa

Senin, 11 April 2022 1023
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahakam Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) berunjuk rasa ke kantor DPRD Kaltim, Senin (11/4).
SAMARINDA. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa di Karang Paci sebutan Kantor DPRD Kaltim, Senin (11/4).

Kedatangan mereka dalam rangka meminta dukungan wakil rakyat Kaltim terkait protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan pajak, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden RI dan penundaan pemilu 2024.

Setelah satu jam berorasi masa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi juga Sekwan Muhammad Ramadhan.

Pada aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepollisian dan TNI tersebut, Makmur HAPK menyampaikan dukungannya terhadap apa yang menjadi tuntutan aksi masa yang dibuktikan dengan menandatangani kesepakatan bersama.

“Kami mengapresiasi terhadap mahasiswa yang datang ke gedung wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspriasinya. Kami atas nama pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima dengan baik dan mendukung penuh atas pernyataan pada hari ini,” tegas Makmur.

“Dalam suasana bulan suci Ramadhan kami sangat salut semangat mahsiswa tidak luntur dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan jerih payah yang dilakukan adek-adek mahasiswa mendapat ganjaran dari Allah SWT,” tambahnya.

Pada aksi yang berjalan dengan kondusif tersebut politikus Golkar itu berjanji akan menyampaikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut kepada DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat Kaltim.(adv/hms4/hms8/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)