“Karang Paci” Dukung Tuntutan Mahasiswa

11 April 2022

Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahakam Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) berunjuk rasa ke kantor DPRD Kaltim, Senin (11/4).
SAMARINDA. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa di Karang Paci sebutan Kantor DPRD Kaltim, Senin (11/4).

Kedatangan mereka dalam rangka meminta dukungan wakil rakyat Kaltim terkait protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan pajak, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden RI dan penundaan pemilu 2024.

Setelah satu jam berorasi masa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi juga Sekwan Muhammad Ramadhan.

Pada aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepollisian dan TNI tersebut, Makmur HAPK menyampaikan dukungannya terhadap apa yang menjadi tuntutan aksi masa yang dibuktikan dengan menandatangani kesepakatan bersama.

“Kami mengapresiasi terhadap mahasiswa yang datang ke gedung wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspriasinya. Kami atas nama pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima dengan baik dan mendukung penuh atas pernyataan pada hari ini,” tegas Makmur.

“Dalam suasana bulan suci Ramadhan kami sangat salut semangat mahsiswa tidak luntur dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan jerih payah yang dilakukan adek-adek mahasiswa mendapat ganjaran dari Allah SWT,” tambahnya.

Pada aksi yang berjalan dengan kondusif tersebut politikus Golkar itu berjanji akan menyampaikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut kepada DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat Kaltim.(adv/hms4/hms8/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)