Kaltim Siap Menuju PON XX Papua

Senin, 6 September 2021 171
PERSIAPAN ATLET : Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub saat hearing bersama KONI Kaltim untuk membahas persiapan atlet Kaltim pada PON XX Papua, Rabu (1/9) lalu.
SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar hearing dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim guna membahas persiapan atlet Kaltim terkait PON XX Papua di gedung E lantai 1, Rabu (1/9) lalu.

Ketua KONI Kaltim Zuhdi Yahya menyampaikan persiapan atlet Kaltim menuju PON XX Papua hanya dilaksanakan dengan menjalani try out didalam negeri mengingat kondisi pandemi covid-19. Namun, Training Center (TC) secara keseluruhan berjalan lancar.

“TC tidak bisa maksimal karena try out tidak bisa dilakukan seperti gulat yang seharusnya melakukan try out ke Serbia tapi di tolak. Jadi semua yang ke luar negeri tidak bisa dilakukan karena masih pandemi Covid-19. Meskipun program tatap muka kurang, tidak bisa maksimal, tetapi tetap berjalan,” jelasnya. 

Ia menyebut, PON XX Papua 2020 sendiri dijadwalkan digelar pada 2-15 Oktober 2021, sementara pembukaan digelar 2 Oktober di Stadion Papua Bangkit. Sementara itu, kontingen Kaltim diberangkatkan sejak September sesuai dengan jadwal pertandingan yang ditetapkan Panitia Besar (PB) PON mulai tanggal  23 September 2021.

“Tanggal 20 September sudah ada atlit yang berangkat. Bahkan untuk cabor layar berangkat pada 7 September. Mengingat mereka memerlukan adaptasi dengan venue yang ditetapkan panitia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kontingen Kaltim terdiri 370 atlit dan 90 pelatih, serta ditambah official, manager dan Pembina atau total menjadi 700 orang yang akan diberangkatkan ke Papua. 

“Jumlah atlit kita urutan keempat nasional. Kita sudah siapkan semua mulai dari transportasi dan akomodasi, sekaligus juga melaporkan tentang bapak angkat cabor dan pengamanan kontingen, serta adanya tambahanya cabor yang berpotensi medali untuk bisa didaftarkan ke PB PON,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan banyak sekali tantangan menghadapi PON kali ini terlebih di masa pandemi Covid-19. Selain harus latihan, atlet yang bertanding juga diharuskan menjaga keselamatan dirinya.

“Memang ini menjadi tantangan yang tidak ringan. Sudah barang tentu komisi IV akan mensupport penuh teman-teman KONI dalam mempersiapkan atlet Kaltim untuk bertarung di PON Papua,” ucapnya.
Ia sangat yakin baik atlet maupun pelatih tentu sudah mempunyai strategi dalam menyiasati pola-pola pelatihan di era pandemi dan Komisi IV tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada KONI terutama soal penganggaran.

“Kami juga benar-benar mendorong KONI untuk berusaha secara maksimal. Oleh karena itu, pencanangan pelatihan daerah ini merupakan bentuk bahwa Kaltim mempersiapkan atletnya untuk mengikuti PON nanti,” kata Politisi PPP ini.

Ia berharap agar KONI, Pemerintah Provinsi dan DPRD tetap semangat dan optimis di PON XX Papua, kontingen Kaltim bisa masuk sepuluh besar. “Mudah-mudahan kita dapat bersatu padu demi kemajuan olahraga di Kaltim dan masih berada di lima atau sepuluh besar,” harapnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)